Jangan terlena dengan ucapan bangun kereta cepat tanpa APBN

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Peresmian dimulainya pembangunan dilakukan di kawasan kebun teh Madalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1) siang.

Dalam acara ini, Jokowi kembali menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat tidak akan menggunakan dana APBN. Menurut Jokowi, dana APBN akan digunakan untuk membangun infrastruktur di luar pulau Jawa.

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas menyangsikan ucapan Jokowi yang menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa lepas dari APBN.

Orang lain juga bertanya?

"Jangan ternina bobokan bahwa ini akan dibangun oleh swasta, tidak ada dana APBN. Adakah di dunia ini swasta maupun negara yang dengan baik hati membangunkan infrastruktur negara lain triliunan rupiah tanpa berharap pengembalian atau keuntungan? Sudah pasti mereka akan menuntut konsesi-konsesi tertentu yang pada dasarnya tidak ada makan siang/malam gratis," ucap Darmaningtyas di Jakarta, Jumat (22/1).

Selain itu, dalam pengoperasian nanti, kereta cepat Jakarta-Bandung juga kemungkinan akan menggerus APBN dengan meminta subsidi. Tarif kereta cepat yang ditawarkan China sebesar Rp 200.000 dengan asumsi jumlah penumpang mencapai 44.000 per hari di tahun pertama dan meningkat menjadi 68.000 penumpang di 2030. Pada 2050, mereka mengasumsikan penumpang bisa mencapai 148.000.

"Bagaimana jika ternyata target penumpang tersebut tidak terpenuhi? Apakah perusahaan mau menanggung kerugian tersebut? Dapat dipastikan, ketika target penumpang tidak tercapai dan kemudian operasional Kereta Api cepat mengalami kerugian, Pemerintah tidak akan mungkin tinggal diam membiarkan infrastruktur yang sudah jadi itu tidak berfungsi, terpaksalah mengeluarkan subsidi," katanya.

Melihat kondisi tersebut, Darmaningtyas menyebut kereta api cepat tak terelakkan akan membebani APBN seumur hidup. "Pemerintah perlu belajar dari pengoperasian KA Cepat di Taiwan, Belanda, dan Spanyol yang pada akhirnya membuat pemerintah harus keluar subsidi untuk operasional."

(mdk/idr)