Janggalnya keputusan Indonesia pilih China garap kereta cepat

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya merealisasikan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Dalam beleid ini, Jokowi menunjuk PT Wijaya Karya (persero) Tbk memimpin konsorsium BUMN. Konsorsium BUMN sebagaimana dimaksud terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya, Suradi mengatakan akan mulai membangun kereta cepat ini pada awal 2016 mendatang. "Rencana groundbreaking mudah-mudahan 2016 awal," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (14/10).

Suradi mengatakan, saat ini pihaknya tengah menindaklanjuti Peraturan Presiden yang telah ditandatangani Jokowi. PIhaknya membuat perusahaan joint venture bersama BUMN lain (konsorsium) yang terlibat proyek kereta cepat.

"Pembicaraan belum final, baik membentuk join venture, komposisi saham, ekuiti semuanya belum final. Perlu waktu, kan baru peraturannya keluar," jelas dia.

Konsorsium perusahaan pelat merah ini mendirikan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Suradi mengatakan, pendirian perusahaan itu sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk selanjutnya, Pilar Sinergi bakal membentuk perusahaan patungan dengan konsorsium China.

Namun demikian, rencana pembangunan kereta cepat ini menuai polemik. Media di China bahkan membeberkan kejanggalan keputusan Indonesia memilih China dalam mengerjakan proyek ini.