Janji Tax Ratio 16 Persen Prabowo, Berkah Untuk PNS Kabar Buruk Bagi Pengusaha
Merdeka.com - Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dalam debat perdana calon presiden dan wakil presiden 2019 berjanji akan menaikkan rasio pajak atau tax ratio hingga 16 persen jika terpilih menduduki kursi paling penting di negara ini. Dalam pemaparannya, Prabowo mengatakan kenaikan tax ratio nantinya akan digunakan untuk membiayai kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menilai wacana ini memberi kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kabar buruk bagi pengusaha. Sebab, untuk meningkatkan tax ratio maka pemerintah harus mengencangkan penarikan pajak dan mencari sumber-sumber pendapatan pajak yang baru.
"Jangan sampai para ASN keburu girang bukan kepalang, di saat bersamaan para pelaku usaha dan wajib pajak ketar-ketir karena siap-siap jadi sasaran perburuan target pajak. Jangan-jangan bukan lagi berburu di kebun binatang, tapi mengail di akuarium. Malas berburu di hutan," ujar Yustinus kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (18/1).
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana Prabowo ingin meningkatkan nilai tambah? 'Program dan strategi kita adalah yang paling masuk akal, paling logis. Tidak ada pengusaha di dunia yang mau jual dagangan dengan harga yang minim. Masuk akal gak kekayaan kita kita jual ke bangsa asing dengan harga minimal? Tidak masuk akal. Kita mau mengolah kekayaan kita di bumi Indonesia,' ujar Prabowo.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa yang akan dilakukan Prabowo? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa Cawapres Prabowo di Pilpres 2024? Pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo menggandeng Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya.
-
Apa posisi calon menteri Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
Yustinus melanjutkan, mengurus negara bukan suatu perkara mudah. Butuh usaha dan kebijakan tepat sasaran yang berimbang serta adil agar tidak menimbulkan gejolak. Dia berharap, pasangan calon presiden dan calon wapres lebih rasional dalam menyampaikan gagasan untuk memajukan Indonesia.
"Ini perkara mengurus negara, bukan sekadar mengurus perusahaan yang bisa dilakukan dengan coba-coba dan obral janji manis yang tak rasional. Semoga publik terus bersemangat menguji rasionalitas gagasan dan program para Capres. Tugas pemimpin bukan sekadar memberikan yang disukai rakyat, melainkan mengarahkan energi dan upaya bagi kebaikan bangsa Indonesia," tandasnya.
Sebelumnya, Prabowo menilai selama ini gaji PNS masih kecil sehingga sering kali menimbulkan perilaku korupsi. Hal ini diungkapkan dalam debat perdana capres dan cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kemarin.
"Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10 persen bahkan lebih rendah, kita kembalikan ke minimal 16 persen tax ratio berarti kita akan dapat mungkin minimal USD 60 milliar lebih. Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan kebutuhan dia," ujar Prabowo.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menilai, rasio pajak indoensia masih jauh lebih rendah dibanding negara-negara tetangga, semisal Malaysia, Thailand hingga Kamboja.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen telah sampai di telinga Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaHal ini terungkap dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga sempat meminta saran kepada Erick Thohir terkait privatisasi BUMN, termasuk menjual hotel-hotel BUMN.
Baca SelengkapnyaAda beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaPPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji PNS akan berada dalam RAPBN 2025 yang merupakan kesepakatan antara Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan akan meningkatkan kesejahteraan hakim salah satunya dengan cara menaikkan gaji.
Baca SelengkapnyaSecara jadwal, Jokowi akan menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaDasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.
Baca SelengkapnyaBadan Penerimaan Negara dibentuk agar bisa mendongkrak rasio penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji bagi PNS sebesar 8 persen, dan pensiunan PNS sebesar 12 persen.
Baca Selengkapnya