Jarak Aman Antara Depo Pertamina dan Pemukiman Warga 500 Meter Hingga 1 Km

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pengamat Tata Ruang Kota Nirwono Joga mengatakan, jarak ideal antara pemukiman warga dan kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Pertamina adalah 500 meter hingga 1 kilometer. Dia mengungkapkan, saat ini jarak lokasi Depo Plumpang dan pemukiman warga hanya 5-6 meter.

"Iya jaraknya minimal harus 500 meter hingga 1 kilometer dari pemukiman warga. Depo Pertamina, sejak awal 1974 memang masih daerah kosong, sehingga tidak ada masalah," ujar Nirwono kepada Merdeka.com, Senin (6/3).

Dia menjelaskan, yang kini menjadi masalah adalah pengendalian tata ruang yang tidak bisa dikendalikan dengan baik, sehingga secara alami muncul pemukiman-pemukiman yang akhirnya merapat dekat Depo. "Jadi jangan kebalik, kalau tadi Depo dekat pemukiman. Karena asalnya justru Depo ini jauh dari pemukiman," terang dia.

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya, Nirwono mengatakan, tanah milik PT Pertamina di Depo Plumpang saat ini sebesar 151 hektare. Di mana tanah tersebut sudah dilakukan proses kepemilikan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun saat ini tanah yang digunakan oleh Depo Plumpang baru 48,35 hektar.

Apabila ada warga yang memiliki sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah Pertamina, maka batal demi hukum kembali ke pemilik untuk dijadikan buffer zone atau zona penyangga. Sedangkan lahan yang bukan milik Pertamina dapat diproses ganti untung dengan pemerintah untuk dibebaskan dan dijadikan buffer zone.

Dia meminta kepada Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk segera menyepakati lebar jarak aman nya untuk memastikan berapa rumah yang akan direlokasi. "Semakin lebar jarak, maka semakin banyak rumah yang harus direlokasi dan disediakan unit rusun," terang dia.

Menurutnya, rumah yang sudah terbakar harus ditetapkan sebagai zona merah dari buffer zone yang tidak boleh dibangun kembali. "Kalau atas dasar untuk kepentingan masyarakat apalagi menyangkut distribusi BBM nasional dan demi keselamatan dan keamanan jiwa warga, negara berhak bertindak menata ulang kawasannya," kata dia.

(mdk/azz)