Jasa Marga dan AP II diusulkan dapat PMN, DPR minta jangan manja
Merdeka.com - Hari ini, Kamis (27/8), Komisi VI menggelar rapat bersama dua perusahaan BUMN yakni PT Jasa Marga Tbk (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Agendanya terkait rencana pemberian suntikan modal alias Penyertaan Modal Negara (PMN) 2016.
Dalam rencana pemerintah, tahun depan Jasa Marga akan mendapatkan suntikan dana segar sebesar Rp 1,25 triliun sedangkan Angkasa Pura II Rp 2 triliun. Menanggapi rencana itu, Anggota Komisi VI Iskandar D Syaichu menilai, kedua perusahaan BUMN tersebut sesungguhnya tidak memerlukan dana segar dari pemerintah lantaran bisa mencari dana pinjaman ke perbankan dalam negeri.
"Jangan terlalu dimanja dengan PMN. Apa tidak bisa cari alternatif pinjaman? Jasa Marga dan AP II memiliki nama besar dan dipercaya dengan bank-bank pemerintah," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Mengapa layanan di PDNS 2 terganggu? Sebelumnya, gara-gara ransomware Brain Cipher, sebanyak 282 layanan instansi pemerintah terganggu.
-
Kenapa BP2MI protes tentang Permendag 36 tahun 2023? 'Penumpukan barang Pekerja Migran Indonesia, menyebabkan banyak barang yang tidak sampai dengan tepat waktu di dalam negeri. Namun, wajar jika rekan-rekan Bea dan Cukai melakukan transisi kebijakan ini, dan membutuhkan waktu. Justru Bea dan Cukai melanggar peraturan jika tidak melaksanakan Permendag ini,' ujarnya.
-
Siapa yang menyoroti ketidakadilan dalam pembuatan RPMK? 'Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembuatan peraturan, yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, tanpa adanya unsur diskriminatif,' kata Firman, Selasa (24/9).
Dia juga melihat, pemberian PMN untuk dua perusahaan pelat merah ini tidak sejalan dengan perbaikan kualitas layanan. Dalam hal ini, Angkasa Pura II mendapat sorotan tajam.
"Saya tidak melihat hasil positif dari Pak Dirut (AP II, Budi Karya) selama enam bulan menjabat. Pelayanan, kemudian infrastruktur di bandara semakin buruk di mata internasional, saya sudah tidak nyaman lagi lewat Soekarno Hatta," jelas dia.
Dia menilai Bandara Soekarno Hatta sebagai bandara terburuk kedua di ASEAN setelah bandara di Manila. "Kalau ada bandara lain selain di Jakarta, saya lewat sana," ungkapnya.
DPR menilai, jika di Jakarta ada bandara yang dibangun swasta, maka kualitasnya jauh lebih baik dibanding dikelola AP II.
"Buruknya pelayanan karena monopoli yang dilakukan Angkasa Pura II, kalau ada bandar yang dikelola swasta pasti persoalan berbeda," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaSalah satu warga juga mengeluh banyak anggota DPR yang tidak hadir untuk mendengar keluhan warga Parung Panjang.
Baca SelengkapnyaGalian tersebut tidak ditutup dan diperbaiki seperti semula. Sehingga kerap kali bekas galian itu cepat rusak dan kondisi itu sangat meresakan warga.
Baca SelengkapnyaRieke juga menyinggung sejumlah program dana pensiun yang dikelola BUMN namun berakhir dengan kasus.
Baca SelengkapnyaFraksi PKS DPR memandang OJK hanya asal mengutip UU P2SK
Baca SelengkapnyaDia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI, Andre Rosiade mengkritik, pembangunan kereta cepat yang membuat keuangan WIKA berdarah-darah.
Baca SelengkapnyaPenanganan polusi di Jakarta perlu melibatkan semua pihak
Baca SelengkapnyaKritik ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaKPPU memutuskan Jakpro bersama dua perusahaan bersekongkol dalam proyek revitalisasi TIM.
Baca Selengkapnya