Jasa Marga usul hanya kendaraan pribadi kena pajak tol

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan menunda pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pengguna tol sebesar 10 persen pada 1 April 2015. Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengusulkan, saat aturan ini akan diberlakukan, pajak tol hanya dikenakan pada kendaraan pribadi saja.

Kendaraan besar, menurutnya, tidak harus dikenakan pajak tarif tol lantaran kendaraan tersebut mengangkut logistik yang dibutuhkan masyarakat.

"Kemarin ada usulan kalau bisa kendaraan golongan 2 dan 5 enggak usah dikenakan karena masalah untuk logistik, yang kena sebaiknya mobil yang kecil-kecil saja," ujar dia usai Rapat Umum Pemegang Saham di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (18/3).

Orang lain juga bertanya?

Namun begitu, Adityawarman menegaskan Jasa Marga masih menunggu keputusan pasti Ditjen Pajak terkait rencana pungutan pajak. Pasalnya, perseroan masih belum menerima kepastian keputusan pajak jalan tol tersebut.

"Tapi yang kami dapatkan sementara ditunda tapi ada yang ngomong dibatalkan, nanti tanya pak Dirjen (Pajak) saja, jangan dengan saya ya," pungkas dia. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

kemacetan jakarta Ternyata Orang Kaya Biang Kerok Kemacetan di Jakarta, Ini Faktanya

Hal ini juga dinilai menjadi salah satu hambatan upaya mengurangi tingkat emisi karbon dari sektor transportasi.

Baca Selengkapnya

uu dkj Aturan Operasional Mobil Tua di Jakarta Dinilai Berpotensi Jadi Polemik

Presiden Jokowi mengesahkan UU Nmoor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

LRT LRT Jabodebek Dapat Subsidi Hampir Rp120 Miliar, Segini Tarif Terbarunya

Pemberian PSO agar tarif transportasi umum bisa lebih terjangkau.

Baca Selengkapnya

cak imin Cak Imin Kritik Pembangunan Jalan Tol: Enak Buat yang Punya Mobil, Tukang Becak Tak Bisa Menikmati

Cak Imin menilai pemerintah harus mampu memastikan akses transportasi yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Surat Izin Mengemudi Kakorlantas Minta SIM Dihapus dari Target PNBP, Kemenkeu: Negara Butuh Dana untuk Pembangunan

Kemenkeu mengatakan, saat ini penerbitan SIM masih akan dikenakan PNBP. Sebab, negara masih membutuhkan biaya dari pungutan PNBP untuk kegiatan pembangunan.

Baca Selengkapnya