JATAM sebut banyak kepentingan bermain dalam pemilihan bos Freeport
Merdeka.com - Chappy Hakim resmi ditunjuk PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menjadi Presiden Direktur (Presdir) baru. Ditunjuknya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) itu akan menggantikan Presdir sebelumnya Maroef Sjamsoeddin.
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, menilai ada kepentingan dari para jenderal dengan ditunjuknya Chappy sebagai Presdir PTFI. Hal ini merujuk dari latar belakang Chappy yang cukup lama di dunia militer.
"(Freeport) Ibarat gadis cantik banyak orang punya kepentingan di sana. Ini menunjukkan (Chappy Hakim) dengan latar belakang militer itu menunjukkan bahwa sedang ada keinginan untuk memastikan keamanan operasi PTFI. Saya kira itu terkait kepentingan para jenderal dan seterusnya," ujarnya kepada merdeka.com saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (21/11).
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Siapa yang mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang terlibat kasus korupsi tambang timah? Namun, pada Rabu (27/3) yang lalu, dilaporkan bahwa dia terlibat dalam sebuah kasus korupsi di sektor tambang timah.
-
Siapa yang memimpin program pengembangan korporasi nelayan di Cilacap? 'Kami memberikan dukungan sarpras untuk penguatan korporasi nelayan Koperasi Unit Desa Mina Saroyo di Cilacap,' ujar Direktur Jenderal PDSPKP Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/9).
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
Tidak hanya itu, dirinya menilai penunjukan Chappy merupakan salah satu langkah untuk memuluskan perusahaan tambang raksasa asal Negeri Paman Sam itu dalam memperpanjang kontraknya yang akan habis pada 2021 mendatang. Pihaknya menilai indikasi-indikasi tersebut menunjukkan ketidaktegasaan pemerintah kepada PTFI.
"Dengan situasi saat ini kita melihat, Freeport untuk memperpanjang kontraknya termasuk memuluskan revisi UU Minerba terutama berkaitan izin ekspor konsentrat. Kami melihat selama ini pemerintah tetap tidak tegas. Tidak dibangunnya hilirisasi dengan tidak bangun smelter. Celakanya DPR diam saja," tandas dia.
Sebelumnya, Chappy akan menggantikan pejabat sementara Robert Schroeder, yang mengisi lowongnya posisi Dirut Freeport Indonesia, usai ditinggalkan Maroef Sjamsoeddin, yang mengundurkan diri pada Januari 2016. Chappy adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) pada 2002 saat Presiden dijabat Megawati Soekarnoputri.
Seperti halnya Chappy, Maroef merupakan Dirut Freeport Indonesia berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir Marsekal Muda (Purn) TNI AU. Sebelum menjabat Presdir Freeport Indonesia, Maroef adalah mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara periode 2011-2014.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Brigjen Mukti Juharsa lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994, seangkatan dengan terdakwa Ferdy Sambo
Baca SelengkapnyaEks Menko Polhukam Mahfud Md menduga ada perebutan kekuasaan di bisnis timah di balik peristiwa penguntitan Jampidsus Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88
Baca SelengkapnyaAgus yang juga Kepala Pabrik PT RBT mengaku hanya baru mengenal Harvey melalui Suparta.
Baca SelengkapnyaHal tersebut diungkapkan mantan Kepala Divisi Operasional PT Refined Bangka Tin (RBT), Agus Susanto saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara komoditas timah.
Baca SelengkapnyaMeskipun nama Mukti tidak ada dalam berkas perkara tersebut, masih ada peluang untuk menghadirkan Jendral bintang satu itu ke muka persidangan.
Baca SelengkapnyaPenanganan khusus tersebut berkaca dari kasus Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang sempat diteror oleh anggota Densus 88 Polri.
Baca Selengkapnya