Jawa Barat Alihkan 70 Persen Anggaran Infrastruktur untuk Penanganan Corona
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barang melakukan refocusing atau pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona di daerah tersebut. Lebih dari 70 persen anggaran infrastruktur dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan covid-19. Hal ini berpengaruh pada target pengerjaan proyek yang sudah ditentukan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, A Koswara mengatakan, alokasi APBD untuk dinasnya sebesar Rp1,55 triliun. Jumlah itu mengalami penurunan karena sebagian besar dilakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 hingga menyisakan 23,9 persen.
"Jadi, asalnya anggaran belanja langsung (dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat) sebanyak Rp1,55 triliun, kini menjadi Rp371 miliar. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap target-target kerja kita," kata Koswara di Gedung Sate, Selasa (23/6).
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang dikembangkan Pemkot Bontang usai pandemi? Cara Pemkot Bontang Kembangkan UMKM Usai Pandemi Covid-19 Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
Dia menyebut bahwa rencananya akan ada 90 paket kegiatan lelang untuk tahun ini. Namun yang masih berjalan dan menjadi kontrak terselesaikan tinggal enam paket, sehingga 84 paket yang tersisakan dan dialihkan ke 2021.
Lalu, kegiatan yang tersisa di 2020 tinggal ada 4 proyek yang masih berjalan, di antaranya fly over di Jalan Jakarta dan fly over di Jalan Laswi. Kedua proyek di Kota Bandung ini ditargetkan selesai akhir 2020. Selain itu, jembatan di Leuwigajah, Cimahi yang pengerjaannya dilakukan bertahap dari rencana diselesaikan tahun ini. Sisa pengerjaannya dilakukan di tahun depan.
Proyek yang masih bisa dikerjakan adalah ruas Jalan Baros-Sagaranten sepanjang 3,1 kilometer. Proyek ini menjadi prioritas pascakerusakan akibat bencana dan jalan ambles.
"Bisa disampaikan bahwa target-target yang diselesaikan di 2020 menjadi berkurang karena sisa anggarannya tinggal 23,9 persen. Itu perubahan target dari kinerja kita di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19," tuturnya.
Anggaran Pemeliharaan Tetap Dipertahankan
Selain itu, dia memastikan bahwa alokasi untuk pemeliharaan jalan dan jembatan masih tetap dipertahankan dengan pemeliharaan sepanjang 2.360 kilometer jalan. Sedangkan untuk peningkatan jalan, awalnya ditargetkan 68,59 kilometer, terjadi perubahan setelah refocussing menjadi 3,1 kilometer.
"Jadi cukup jauh perubahannya. Kemudian pembangunan jalan awalnya untuk 2,55 kilometer menjadi 0 kilometer, kita tidak punya kegiatan pembangunan jalan," ujarnya.
Selain itu, pekerjaan drainase dari awalnya ditargetkan 25.600 meter, tinggal 2.600 meter untuk tahun ini. Kemudian perbaikan drainase jalan yang awalnya 1.378,95 meter, sisanya tinggal 500 meter perbaikan drainase tahun ini. Rehabilitasi jalan tinggal 48 meter, dari 123,65 meter yang direncanakan.
Lebih lanjut, pembangunan Masjid Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung mengalami keterlambatan dan penyelesaiannya diundur menjadi tahun 2021. Sebelum ada pandemi, dana yang dialokasikan sebanyak Rp360 miliar untuk penyelesaian masjid yang dibangun di atas tanah seluas 25,99 hektare tersebut.
"Karena teralokasikan Rp31,5 miliar dari kebutuhan Rp360 miliar, sisanya kita geser ke tahun depan juga," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaProgram ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaBelanja untuk penanganan iklim setara 3,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaDari Januari 2023 hingga 25 Agustus 2023 kedua daerah tersebut merupakan daerah terbanyak yang menerima ganti untung.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca Selengkapnya