Jawa jadi sarang jasa penukaran uang ilegal terbesar di Indonesia

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) ilegal terbanyak beredar di Pulau Jawa. Persentasenya mencapai 51 persen. Kedua adalah Sumatera sebesar 24 persen serta Bali & Nusa Tenggara di tempat ketiga dengan 12 persen.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Eni V. Panggabean mengatakan, total KUPVA BB ilegal mencapai 783 unit. Namun, sejauh ini sudah ada 59 yang menyatakan minat untuk berizin dan 44 KUPVA BB sedang proses mendapatkan izin.

"Mengurusnya gratis. Perizinan pun tidak sulit," ujarnya saat ditemui di Gedung Polda Jateng, Semarang, Rabu (29/3).

Praktik jasa penukaran uang asing ilegal ini, lanjutnya, sangat merugikan masyarakat. Sebab, tidak ada jaminan perlindungan konsumen, negara dirugikan karena transaksi tidak tercatat, serta memfasilitasi sejumlah tindak pidana.

"Bentuk badan usaha diwajibkan karena jika merugikan jelas siapa yang bertanggung jawab," tuturnya.

Data BI menunjukkan, dari 783 KUPVA BB ilegal, 92 persen dimiliki oleh perorangan. Sementara sisanya sebanyak 6 persen berbentuk PT, 1 persen berbentuk CV, dan 0,5 persen berbentuk koperasi.

Secara jenis usaha, 45 persen berbentuk money changer, 27 persen toko emas, dan 8 persen jasa tour and travel. Sementara, 20 persen sisanya terdiri dari beberapa macam jenis usaha seperti hotel, uang kuno, toko sandal, farmasi, hingga rumah makan.

"Sejauh ini tidak ada ancaman pidana. Sanksi bagi mereka hanya administratif yakni penutupan oleh pihak berwajib," jelas Eni.

Eni tidak bisa melacak berapa nilai transaksi dari seluruh KUPVA BB ilegal ini. Namun untuk penggambaran, KUPVA legal nilai transaksinya mencapai Rp 251 triliun di 2016. "KUPVA BB sekitar 8-9 persennya," ucapnya.