Jelang Presidensi G20, Airlangga Minta BEI Segera Luncurkan Carbon Trading
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, berharap dalam menyambut momentum Presidensi G20 di tahun 2022, PT Bursa Efek Indonesia bisa segera meluncurkan carbon trading. Carbon Trading merupakan program untuk menekan emisi dengan menargetkan pengurangan karbon dioksida.
Sehingga melalui program carbon trading ini, suatu negara yang memproduksi emisi karbon lebih banyak dapat mengeluarkan emisi tersebut dari negaranya. Sedangkan negara yang memiliki emisi lebih sedikit bisa menjual hak menghasilkan emisi sesuai batasnya ke negara atau wilayah lainnya.
"Dalam Presidensi di Indonesia G20 tahun ini sampai dengan tahun depan, mulai tanggal 1 Desember sampai dengan Oktober tahun depan ini, diharapkan carbon trading bisa diluncurkan. Ini menjadi PR sendiri untuk timnya Pak Inarno (direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia)," kata dalam CEO Networking, Selasa (16/11).
-
Dimana bursa karbon di Indonesia? Presiden Joko Widodo baru-baru ini meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).
-
Siapa yang meluncurkan Bursa Karbon Indonesia? Bursa Karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Selasa (29/09) lalu.
-
Apa tujuan dari Bursa Karbon Indonesia? Rencananya, hasil perdagangan karbon melalui mekanisme bursa karbon ini akan diinvestasikan kembali oleh Pemerintah untuk proyek-proyek pengurangan emisi demi tercapainya target Pemerintah yang telah ditetapkan.
-
Apa itu bursa karbon? Bursa karbon adalah pasar tempat perdagangan izin emisi karbon dan kredit karbon.
-
Kenapa Jokowi resmikan Bursa Karbon Indonesia? 'Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,' kata Presiden Jokowi.
-
Kenapa Menko Perekonomian ikut ke KTT G20? Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah Indonesia membawa misi besar dalam agenda KTT G20. Salah satunya untuk memperkuat kerja sama di bidang perekonomian.
Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian lingkungan hidup dan tentunya OJK perlu mempersiapkan regulasi kerjanya untuk perdagangan carbon trading ini.
"Kita ingin agar ini bisa dilakukan di Indonesia, bukan dilakukan di negara lain. Pemerintah terus melakukan koordinasi agar ekonomi terus terjaga. Saya berharap para pihak di industri pasar modal dapat meningkatkan kontribusinya dan menjaga momentum," ujarnya.
Selanjutnya, dengan diselenggarakannya penyerahan presidensi G20 dan COP26, Pemerintah melihat ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan perlu dipahami, misalnya dalam COP 26 kemarin disepakati bahwa penurunan temperatur 1,5 derajat tetap harus dilakukan untuk mendukung perubahan iklim.
Di samping itu, Menko mengapresiasi apa yang dilakukan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk peluncuran Green Bond, namun mungkin perlu ada tambahan di mana bursa efek perlu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri LHK terkait carbon trading.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut mengatakan langkah itu jadi upaya untuk menekan emisi karbon di Indonesia dan dunia. Ini juga sejalan dengan upaya penerapan energi bersih di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMahendra memastikan semua proses pendukung untuk bursa karbon sudah siap.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaBRI pro-aktif sukseskan transaksi bursa karbon perdana.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPasar karbon merupakan transaksi jual beli kredit karbondioksida.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan Pertamina Group juga telah mengambil peran penting dalam bisnis dan perdagangan karbon.
Baca SelengkapnyaPemberlakuan pajak karbon bertujuan untuk memberikan alternatif kepada dunia usaha dalam upaya mengurangi emisi karbon.
Baca SelengkapnyaPasar karbon menjadi upaya negara-negara di dunia untuk menuju energi yang lebih baik.
Baca SelengkapnyaSatgas ini akan dipimpin oleh Prof. Dr. Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ishak.
Baca Selengkapnya