JICT Dukung Pemberantasan Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Merdeka.com - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membersihkan praktik pungutan liar (Pungli) di kawasan kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Salah satunya termasuk di terminal JICT.

"Kami prihatin dengan adanya praktik pungutan liar yang terjadi, termasuk penangkapan terhadap oknum pekerja outsourcing di terminal JICT yang tidak bertanggung jawab, dan kami yakin bahwa ini hanya segelintir kelompok kecil oknum yang melakukan pungli di lingkungan JICT demi mendapatkan keuntungan pribadi semata. Oleh karenanya, kami akan selalu mendukung setiap upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik pungli," kata Raditya Arrya, Corporate Secretary PT JICT melalui siaran pers, Sabtu (12/6).

Menurut dia, pihaknya mengaku kecewa bahwa masih ada segelintir oknum pekerja yang tidak bertanggung jawab dari perusahaan outsourching yang ditunjuk oleh JICT yang diduga terlibat pungli. Sehingga, setiap pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sanksi berat sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku.

Mengingat, sebagai operator peti kemas terbesar di Tanjung Priok, fokus JICT adalah memberikan layanan yang cepat, aman dan efisien. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini banyak tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha ekspor impor yang dilayani JICT.

"Kami sedang berkoordinasi dengan perusahaan outsourching tersebut untuk memastikan peristiwa ini yang terakhir dan tidak terjadi lagi dilingkungan JICT. Kami juga akan dengan tegas minta perusahaan outsourcing tersebut untuk tetap membina dan memberikan apresiasi kepada pekerja-pekerja yang bertanggung jawab dan berdedikasi baik dalam melakukan pekerjaan, dan kepada segelintir oknum pekerja yang terlibat dalam praktik pungli ini untuk diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Raditya.

Maka dari itu, manajemen akan memperketat dan tetap menerapkan sistem whistleblowing yang telah berjalan di JICT. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di dunia kerja.

"Kami juga mengajak dan meminta kepada setiap pengguna jasa, pelanggan dan mitra kerja untuk tidak memberikan atau membayar biaya atau bentuk apa pun kecuali tarif resmi dan mempunyai tanda terima resmi karena dengan demikian harapannya adalah dengan tindakan ini akan membuat dengan sendiri praktik pungli hilang. Kita semua sebagai pelaku usaha di pelabuhan ini harus menjaga iklim usaha yang sehat dan bebas pungli. Semoga langkah penegakan hukum yang tegas dan konsisten ini akan semakin meningkatkan daya saing layanan di Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya di JICT," tukasnya.

Presiden Jokowi Telepon Kapolri

Seperti diketahui baru-baru ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon, usai mendengar keluhan dari para sopir kontainer terkait adanya pungutan liar (pungli) dan premanisme. Jokowi meminta agar keluhan tersebut segera diselesaikan.

"Ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," jelas Jokowi kepada Kapolri sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (10/6/2021).

"Siap," jawab Kapolri.

Jokowi menyampaikan bahwa sopir kontainer di di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara kerap dipalak para preman. Dia meminta Kapolri Jenderal Listyo segera menangani persoalan yang dialami para sopir kontainer.

"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar dia.

"Siap Bapak," ucap Listyo menanggapi.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah menangkap situasi yang ada dan apa yang diinginkan oleh para sopir kontainer. Dia juga menegaskan akan terus mengikuti proses ini sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan.

"Perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti proses ini. Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial," jelas dia.

"Keluhan-keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," sambung Jokowi.