Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Sudah Tak Miliki Dana Cadangan
Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengaku, khawatir bila pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Daruat Jawa-Bali berkepanjangan. Sebab, tahun ini korporasi sudah tidak memiliki cadangan dana lantaran habis digunakan untuk bertahan sejak tahun lalu.
"Kami khawatir PPKM Darurat berkepanjangan dan memasuki tahun 2021 ini kami tidak ada cadangan," kata Alphonzus dalam bincang media secara daring, Jakarta, Kamis (22/7).
Memang, kata Alphon memasuki tahun 2021 kondisi ekonomi juga mengalami tren pemulihan. Namun kunjungan masyarakat ke mal masih dibatasi 50 persen.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
-
Apa yang terjadi pada PMI di Korsel? Diketahui, kata Benny, ada tujuh korban atas peristiwa itu, dua PMI dinyatakan meninggal dunia sementara lima rekan lainnya masih dalam proses pencarian pihak berwenang di Korea Selatan bersama perwakilan KBRI Indonesia.
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
Akibatnya pendapatan masih belum bisa menutupi kebutuhan dan akhirnya defisit. Sementara dana cadangan sudah habis terkuras di tahun lalu. Lalu di tengah tren pemulihan ekonomi terjadi gelombang baru penyebaran Covid-19.
"Memang tahun ini agak mending dari tahun 2020 tapi sekarang ada lonjakan kasus Covid-19 lagi," kata dia.
Selanjutnya
Melihat kondisi terkini, Alphon khawatir kebijakan pemerintah tidak konsisten. Alasannya, selama ini penambahan kasus baru terjadi pada lingkungan masyarakat kecil. Namun kebijakan yang diambil pemerintah malah pembatasan berskala makro. Padahal kebijakan PPKM Mikro yang diterapkan awal tahun sudah baik dan mampu menekan penambahan kasus harian.
"Pas PPKM Mikro sejak awal ini bisa disebut efektif karena kasus terkendali dan ekonomi mulai kembali bergerak," kata dia.
Hanya saja, harus diakui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dianggap masih lemah. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah dinilai sudah cukup baik namun dari sisi pengawasan terjadi inkonsistensi.
"Jadi masalahnya di inkonsistensi dan tidak pernah lihat itu. Penyebaran virus tahun ini beda dari tahun lalu. Kalau dulu terjadi di makro, sekarang mikro penanganannya," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaPerhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia meminta kebijakan ini dipertimbangkan secara teliti.
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaAlasannya, ia menilai itu bisa memicu kemarahan rakyat Kalimantan jika proyek tersebut dibatalkan.
Baca SelengkapnyaDi masa kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengklaim telah melanjutkan investasi mangkrak senilai Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaAturan ini diklaim akan mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh.
Baca SelengkapnyaAirlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaAHY tidak menginginkan masyarakat tergantung pada bantuan jangka pendek.
Baca SelengkapnyaBayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan kini menghantui puluhan ribu pekerja pabrik tekstil terbesar tanah air.
Baca SelengkapnyaPelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah diharap bersikap responsif serta tepat sasaran, sehingga sektor padat karya tekstil ini bisa bertahan menghadapi turbulensi ekonomi.
Baca Selengkapnya