Jika Tak Ramai Hoaks Selama Sidang MK, Kominfo Pastikan Tidak Batasi Akses Medsos
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan tidak ada pembatasan akses ke media sosial (medsos) terkait dengan berlangsungnya sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyatakan, ada atau tidaknya akses ke medsos, masyarakat diharapkan tetap bijak dalam menggunakan medsos dan tidak menyebarkan konten yang provokatif seperti hoaks.
"Ada atau tidak ada (pembatasan), saya selalu katakan ini tanggung jawab kita semua untuk memastikan, pertama, tidak memantik dan menyebarkan konten-konten yang memicu memprovokasi hasil-hasil dari perhitungan KPU yang telah dihasilkan KPU. Selama kita berpikiran positif mah tidak ada (pembatasan)," ujar dia di Jakarta, Selasa (18/6).
Menteri Rudiantara menjelaskan, saat berlangsungnya aksi 22 Mei lalu, memang konten yang bernada provokasi dan hasutan sangat tinggi. Namun, secara perlahan menurun hingga saat ini.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
-
Apa peran Medsos menurut DPR? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Apa yang dibahas dalam diskusi antara polisi dan admin medsos di Pekanbaru? Dalam diskusi tersebut, atmosfer yang cair terlihat, dan admin media sosial memberikan respon positif terhadap inisiatif polisi. Jarwo, seorang perwakilan admin, menyambut baik langkah Kasat Reskrim dalam merangkul mereka. 'Kami mengapresiasi peran admin media sosial dalam melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, tetapi juga mengingatkan akan kebutuhan verifikasi lebih lanjut untuk menangkal berita hoax,' kata Bery Rabu (17/1).
-
Apa putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024? 'Pasalnya Prabowo-Gibran telah memenangkan pemilu dengan selisih suara yang sangat telak dengan pasang calon capres-cawapres nomor urut 01 dan 03. Dimana Prabowo-Gibran memperoleh suara 96.214.691 suara (58,58 persen), sementara pasangan Anies-Muhaimin 40.971.906 suara (24,95 persen), sedangkan Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 27.040.878 suara (16,47 persen),'
-
Dimana sidang MK tentang sengketa Pilpres? Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sengketa Pilpres 2024, akan memasuki hari ketujuh, Jumat (5/4).
"Waktu kejadian 22 Mei, selain kualitas hoaks, dari sisi memprovokasi menghasut sisi kanal yang digunakan 600-700. Pada 22 Mei ditutup, besoknya ada lagi 600-700, ditutup lagi ada lagi. Seorang sudah menurun terus Jumat lalu sudah di bawah 100. Pasti ada terus-menerus tapi jumlahnya kecil," ungkap dia.
Oleh sebab itu, lanjut Menteri Rudiantara, dari pada menyebar pesan dan konten yang hoaks dan provokatif, lebih baik masyarakat sama-sama menjaga ketenangan dan keamanan dengan menggunakan medsos secara bijak. "Tugas kita sama-sama menjaga, agar tidak ada konten negatif terutama berkaitan menghasut memprovokasi proses yang sekarang berjalan," tandas dia.
Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca SelengkapnyaPolri juga menyiapkan Rencana Kontijensi yang melibatkan 25 ribu personel dari Brimob Nusantara dan Dalmas Nusantara.
Baca SelengkapnyaPolri bersama stakeholder kini fokus pada tanggung jawab pengamanan pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPegiat Mafindo Niken Setyawati berharap berita palsu dapat diminimalisasi mengingat calon-calon peserta pilkada kali ini jauh dari kontroversi.
Baca SelengkapnyaDia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaTim cek fakta independen antara lain Mafindo, Perludem hingga AFP Indonesia.
Baca SelengkapnyaPara admin untuk bersinergi dalam mencegah penyebaran kabar bohong atau isu SARA.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca SelengkapnyaSemenjak Twitter dibeli Elon Musk dan berganti X, media sosial itu tak memiliki perwakilan kantor di Indonesia. Berbeda dengan yang lain.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie Setiadi menyoroti medsos X milik Elon Musk. Ada apa?
Baca SelengkapnyaHoaks dapat memecah belah persatuan bangsa, mengganggu stabilitas politik.
Baca Selengkapnya