JK: 20 tahun lalu, perusahaan mati kalau tak menyuap

Merdeka.com - Dua puluh tahun lalu, perusahaan ingin hidup di Indonesia harus menyediakan suap untuk pejabat pemerintahan. Sekarang perusahaan melakukan itu bakal berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri Sustainable Business Awards, di Jakarta, Rabu (25/2).

"Sistem yang dibangun sangat kuat untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan tersebut," katanya. "Tetapi, jika 20 tahun lalu, kalau tidak bisa suap (perusahaan) Anda tidak bisa hidup di Indonesia, perusahaan anda tidak bisa jalan. Kita di sini bilangnya itu uang 'pelicin'."

Menurut JK, ada sejumlah kunci harus dipegang perusahaan untuk bertahan hidup. Salah satunya diversifikasi usaha.

"Itu berarti banyak macam bisnis. Kemudian punya produk yang bagus, pelayanan yang bagus, kinerja yang bagus. Kalau begitu pasti akan berkelanjutan," pungkas dia.

Acara pemberian penghargaan pada perusahaan menjaga lingkungan itu dihadiri Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto.