JK: Ada orang punya HP sampai tiga, bayar listrik kok cuma Rp 35.000

Merdeka.com - Pemerintah berencana mencabut subsidi listrik untuk rumah tangga golongan 450 dan 900 volt ampere (VA), secara bertahap mulai 2016. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta 23 juta rumah tangga agar beralih ke listrik non subsidi seperti 1.300 volt ampere (VA).

Mengomentari rencana ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, subsidi hanya diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Sementara saat ini, banyak warga yang dinilai mampu namun masih memanfaatkan listrik dengan tarif subsidi.

"Hanya kembali ke aturan. Subsidi itu kan selalu untuk orang yang tidak mampu dan itu hanya untuk listrik yang 450 watt. Nah ada banyak rumah atau tempat industri, satu rumah dia punya dua sambungan meteran. Mustinya dia mampu tapi karena dia pakai dua, duanya disubsidi. Kan merugikan rakyat lain kan," papar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (26/10).

Lebih lanjut JK mengatakan, pemerintah memiliki data masyarakat miskin atau kurang mampu sekitar 15 juta kepala keluarga (KK), sedangkan pengguna listrik bersubsidi saat ini mencapai 40 juta KK.

"Kategorinya saja. Tidak dicabut, mendudukan kepada bahwa subsidi itu diberikan kepada orang yang tidak mampu. Kalau menurut perhitungan kita, masyarakat yang miskin atau tidak mampu kurang lebih 15 juta KK, yang sekarang kan 40 juta. Berarti ada kelebihan," ucap JK.

JK menggambarkan sebuah kondisi masyarakat di mana pada beberapa waktu lalu masih dalam kondisi tidak mampu atau miskin. Seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomiannya meningkat, namun masih terdaftar dalam kategori kurang mampu dari penggunaan daya listrik. Kelompok masyarakat yang seperti ini nantinya akan didorong untuk masuk ke dalam kategori pengguna listrik golongan masyarakat mampu.

"Ada satu rumah punya HP, HP-nya saja kalau 3 bisa dia punya pulsa bisa-bisa Rp 100.000 tapi listrik yang begitu penting bayarnya hanya Rp 35.000. Kan tidak adil kan. Sedangkan PLN membutuhkan banyak dana untuk membangun listrik supaya mencapai seluruh masyarakat. Jadi memberikan subsidi yang sesuai dengan target yang benar," tutur JK.