JK akui kebijakan tenggelamkan kapal asing ada risikonya

Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, pemerintah dan TNI AL membuktikan ancaman menenggelamkan kapal asing ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Meski beberapa negara protes dengan kebijakan ini, pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa kebijakan itu tidak ada kaitannya dengan hubungan bilateral Indonesia dan negara sahabat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, meskipun ada pro kontra, pemerintah tetap akan menenggelamkan kapal asing ilegal yang kedapatan mencuri ikan di wilayah hukum laut Indonesia. Menurut JK, tindakan tegas dapat dijadikan momentum untuk membangkitkan sektor perikanan nasional.

"Semua tindakan, tidak ada yang tidak punya risiko, tetapi justru ini menjadi kesempatan bagi nelayan kita untuk menggerakkan kapal yang banyak," ujar dia dalam acara Musrenbangnas, Jakarta, Kamis (18/12).

Pun demikian dengan kebijakan pengurangan subsidi BBM jenis solar yang banyak digunakan nelayan. Pemerintah menilai, pemberian subsidi ke nelayan justru berbanding terbalik dengan hasil tangkapan.

"Makin tinggi subsidi kita ke nelayan ternyata produktivitas ikan kita makin turun, impor ikan makin turun, sedangkan subsidi bahan bakar makin tinggi," kata dia.

Ketua PMI ini menuturkan, solar bersubsidi banyak disalahgunakan para nelayan dengan dijual kembali di tengah laut. Pernyataan tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar nelayan tidak lagi diberikan subsidi dinilai tepat.

Dia berharap pelbagai kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang sudah diambil Menteri Susi, termasuk penenggelaman kapal, bisa dimanfaatkan nelayan lokal untuk menggenjot pendapatan.

"Memang 1-2 bulan ada shock sedikit, memang kalau mau memulai sesuatu tidak ada yang sempurna semuanya. Tetapi kita dalam perjalanan untuk memperbaiki semuanya," tutupnya. (mdk/noe)