JK: BI bukan lembaga independen, harus ikut pemerintah

Merdeka.com - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengingatkan agar kebijakan Bank Indonesia (BI) harus selaras dengan kebijakan pemerintah. Sebab, keberadaan BI sebagai bank sentral adalah untuk menjaga stabilitas perbankan nasional.

"Tujuan bank sentral di manapun ialah menstabilkan keuangan dan mengendalikan inflasi, padahal pemerintah bukan itu tujuannya. Bangsa ini tujuannya ialah pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja," kata Wapres di Jakarta, Jumat (4/12).

Dalam sambutannya pada pelantikan Pengurus Besar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Wapres menegaskan bahwa BI bukan institusi yang independen. Sebab, semuanya berada di dalam kerangka NKRI.

"Di negeri ini tidak ada yang independen karena semua merah putih. Negara lain boleh independen. Karena negara ada kepala negaranya, yaitu presiden," katanya.

Lebih lanjut dia menegaskan selama presiden kepala negara semua harus tunduk kepada kebijakan kepala negara. Hal itu ditegaskan dalam UU BI tahun 2004 pasal 7 mengatakan BI dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan kebijakan umum perekonomian pemerintah.

Kalla menyampaikan hal tersebut agar ada persamaan pikiran dalam mencapai tujuan berbangsa yaitu memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

"Jadi itu yang kita hadapi jadi apabila kita benahi ini saya pikir kita akan naik sedikit tujuh persen sebab bisa menstabilkan ekonomi," katanya.

Pada acara tersebut dihadiri sejumlah mantan Gubernur BI di antaranya Boediono yang juga mantan Wakil Presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.