JK hargai kejujuran dan tekad Sigit kejar target pajak
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai mundurnya Sigit Priadi Pramudito sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan merupakan langkah jujur dan sportif. Alasan mundurnya Sigit disebabkan tak tercapainya target penerimaan pajak yang dipatok Rp 1.294 triliun.
"Saya menghargai kejujuran dan tentu sportifitas (Sigit Priadi Pramudito)," kata JK di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (2/12).
JK yakin setiap strategi sudah dijalankan oleh Sigit dalam upaya mencapai target pajak. Namun, kondisi eksternal memang harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak.
-
Kenapa Sutiyoso mundur dari jabatan Komisaris? Selamat bergabung Bang Yos bersama kami relawan Anies Baswedan. Jabatan menjadi tak penting ketika perjuangan memanggil,' kata Geisz dalam akun X (dulu Twitter).
-
Kenapa Marshel Widianto mundur dari Pilkada Tangsel? Baru-baru ini, Marshel menjadi sorotan karena digadang-gadang sebagai calon wakil walikota Tangerang Selatan, namun akhirnya mundur setelah menuai banyak kontroversi.
-
Siapa yang dipecat Kejagung? Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat Kajari Bondowoso, Jawa Timur Puji Triasmoro dan Kasie Pidsus Alexander Kristian Diliyanto Silaen karena diduga terlibat korupsi.
-
Siapa yang mengundurkan diri dari Sekda Kota Bandung? Ema Sumarna bersama sejumlah anggota DPRD Kota Bandung terseret kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City. Ia dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda Kota Bandung.
-
Kenapa caleg terpilih PDIP mundur? 'Sebelum mereka bertempur ada aturan main itu namanya, mereka (enam caleg) surat pengunduran diri termasuk saya. Sudah proses nanti kalau terjadi permasalahan ini diselesaikan dengan kemenangan di wilayah itu,' kata Sekretaris DPD PDIP Jateng, Sumanto Rabu (5/6).
-
Apa yang disayangkan Ganjar? Ganjar menyayangkan kembali terjadinya pelanggaran etik oleh penyelenggara negara setelah apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ya kinerja Dirjen Pajak itu dilihat dari indikator yang ada, bahwa rencana begini ya rencana begini. Tapi sekali lagi saya menghargai kejujurannya dan tekadnya," imbuh JK.
Sementara untuk tahun depan, Pemerintah telah menargetkan penerimaan pendapatan negara sebesar Rp 1.822 triliun dalam APBN 2016. Penerimaan tersebut terdiri dari perpajakan Rp 1.546 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 273 triliun, serta penerimaan hibah Rp 2 triliun.
Terhadap target penerimaan yang lebih tinggi di tahun depan, kata JK, pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya.
"Ya tentu kita berusaha dengan sekuat tenaga, dengan harapan bahwa program ekonomi kita berjalan sehingga ekonomi ada pertumbuhannya bagus sehingga pajak dapat dicapai," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan alasan Kepala Otorita IKN mundur dari jabatannya
Baca SelengkapnyaSri Mulyani khawatir jika target rasio pajak 23 persen itu justru menimbulkan kesalahpahaman.
Baca SelengkapnyaPDIP mendapatkan bocoran Bambang Susantono sebenarnya bukan mundur dari Kepala Otorita IKN tetapi dimundurkan karena tak mampu mengejar target dari pemerintah.
Baca Selengkapnya"Siapapun kepala otorita IKN akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya," kata Daniel Johan.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaSaid juga menyoroti capaian pemerintah dalam memberantas stunting.
Baca SelengkapnyaKalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%
Baca Selengkapnya