JK nilai rasio subsidi Indonesia masuk tahap bahaya
Merdeka.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan, besaran subsidi Indonesia terlalu besar. Komposisi subsidi saat ini, menurutnya, mencapai 22 persen dari anggaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Idealnya, besaran subsidi itu hanya 10 persen dari total belanja negara. "Subsidi itu memang penting, tapi kalau subsidi 22 persen dari APBN kan berat, idealnya sekitar 10 persen saja," ungkap Kalla di Hotel JW Marriott, Jakarta, Senin (27/1).
Menurut JK, subsidi ke Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah masuk dalam rasio yang berbahaya dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan, JK melihat, tren subsidi BBM semakin meningkat.
-
Siapa yang menawarkan subsidi? Pada iBusiness Forum 2024 di Bangkok, Thavisin mengklaim promotor konser Taylor Swift, AEG, telah ditawari subsidi sebesar USD 2-3 juta per pertunjukan oleh pemerintah Singapura sebagai bagian dari perjanjian eksklusivitas.
-
Bagaimana KTNA ingin subsidi pupuk? “Kami setuju dengan Pak Menteri Pertanian, KTNA berharap pendistribusian dari sistem subsidi ini harus tertata dari awal hingga akhir,“
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Kenapa KTNA mendukung subsidi langsung? “Sebetulnya usulan subsidi dilakukan secara langsung itu dari kami (KTNA.red). Tapi yang kami harapkan, subsidi itu diarahkan untuk subsidi pemasaran,“ sebut Zulharman.
-
Siapa yang berhak mendapatkan subsidi? 'Ini bukan angka yang kecil dan kita ingin memastikan bahwa ini jatuh kepada pihak-pihak yang tepat. Artinya ya memang mereka yang berhak untuk mendapatkan subsidi itulah yang sebetulnya seharusnya mendapatkan barang yang disubsidi tersebut,' ujar Isa.
"Subsidi yang harus harus dikurangi pemerintah itu ya BBM, tapi kalau beras harus tetap, pupuk juga jangan dikurangi," tegas Kalla.
Subsidi non energi sendiri dialokasikan dalam APBN 2014 sebesar Rp 51,6 triliun. Dengan demikian total subsidi, energi dan non energi sebesar Rp 333,7 triliun.
JK menilai, alokasi subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor lain pendukung pembangunan. "Subsidi BBM dikurangi, dialihkan ke infrastruktur, tidak boleh masuk ke gaji pegawai dan hal lain yang tidak penting, lebih baik masuk buat bangun waduk, bangun bendungan, biar tidak banjir lagi," tutup Kalla.
Seperti diketahui, komposisi subsidi Indonesia ialah subsidi energi Rp 282,1 triliun yang terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp 210,7 triliun dan subsidi listrik Rp 71,4 triliun. Total belanja APBN pada 2014 sekitar Rp 1.842,5 triliun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaRealisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca SelengkapnyaProgram pendidikan, hingga kesehatan harus berbagi dengan impor BBM.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPenyebabnya, konsumsi gas LPG setiap tahunnya terus meningkat.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada 7 negara dengan pemberian subsidi bahan bakar fosil terbesar di tahun 2021, termasuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaDengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca Selengkapnyakenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnya