Follow
JK puji Kementerian PU-Pera walau anggaran baru terserap 33 persen
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memuji penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Padahal hingga September 2015, penyerapan anggaran di kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu baru 33,33 persen dari anggaran Rp 118 triliun.
Meski masih rendah, Wapres mengapresiasi kinerja penyerapan anggaran Kementerian PU-Pera karena melampaui capaian serapan pembangunan nasional yang hanya 25 persen.
"Pencapaian pembangunan infrastruktur PU sangat baik dibandingkan pembangunan nasional 20-25 persen, sekarang PU sudah 33 persen," ujar dia dalam sambutannya dalam Rakor Percepatan Pembangunan di Kementerian PU-Pera, Jakarta, Jumat (4/9)
-
Kenapa Menteri Basuki menyesal tentang program Tapera? Dalam video tersebut juga membacakan narasi Basuki juga tak menyangka dan menyesal ternyata publik begitu marah atas program Tapera yang disiapkan pemerintah.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
Wapres melihat, capaian kinerja Kementerian PU-Pera tidak lepas dari kerja keras seluruh karyawannya. Sehingga, pembangunan yang ditargetkan dapat tercapai.
Sementara itu, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan hingga September 2015, penyerapan anggaran PU mencapai 33,33 persen atau Rp 39,5 triliun dari total anggaran Rp 118,6 triliun. Dia mengakui, penyerapan anggaran tahun ini tidak bisa mencapai 100 persen.
"Secara grafik dapat dilaporkan Agustus ini kita dapat membelanjakan 33,33 persen, akhir september 44 persen, akhir Desember masih prediksi 93 persen dari total anggaran 118,6 triliun, ini kesepakatan rapat kerja kami," kata Basuki.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca Selengkapnya
Per hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengkritik terkait estetika hasil dari sebuah pengerjaan proyek seperti semen yang masih kelihatan.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.
Baca Selengkapnya
Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya