JK: Satu persen penduduk kuasai 50 persen aset bangsa

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla didapuk menjadi dosen dalam kuliah umum dalam acara Dies Natalis ke-18 Universitas Paramadina. Dalam acara ini, JK berpesan pada mahasiswa agar akrab dengan perubahan.

Menurut JK, tanpa keakraban dengan perubahan, Indonesia akan sulit lepas dari masalah ketimpangan. JK mengatakan, saat ini Indonesia dalam kondisi puncak ketimpangan.

"Kalau tidak (akrab dengan perubahan) akan terjadi ketimpangan besar di negeri ini. Ketimpangan bahaya kalau tidak diperbaiki dengan baik. Kalau baca soal analisa keadaan ekonomi sosial, kita berada dalam puncak ketimpangan," kata JK di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (13/1).

"D‎apat ditafsirkan ‎dalam gini ratio, 1 persen penduduk miliki 50 persen aset bangsa. Dulu sekitar 30 persen. Saya yakin yang 1 persen tidak di ruangan ini. Anda harus masuk dalam jumlah ini," imbuh JK.

JK menegaskan, yang dapat mengubah ketimpangan adalah upaya untuk kemajuan bersama. JK meminta kerja sama semua pihak untuk tidak meributkan rasio 1 persen jumlah penduduk Indonesia yang menguasai aset bangsa. Pola pikir ini harus diubah menjadi berfokus pada perbaikan kondisi 99 persen penduduk yang lain.

"Kita jangan ributkan 1 persen tapi naikkan 99 persen. Yang 1 persen beri lapangan kerja, tapi 99 persen haruslah dapat kue lebih besar. Hanya dengan usaha dan inovasi yang dapat mengubahnya," kata JK.

Kunci untuk mengubah itu menurut JK adalah entrepreneurship. Kembali JK mengulas inovasi GoJek, entrepreneurship yang ditopang kemajuan teknologi. "Hanya dengan semangat entrepreneurship baru bisa ubah itu."

"Beberapa minggu lalu orang ribut soal GoJek. Dengan jangka pendek bisa tingkatkan harkat mereka yang naik motor. Dalam waktu pendek, orang yang punya motor dapat pendapatan lebih. Buat suatu yang positif," tegas JK.

Menurut JK, pemerintah sedang berusaha mempersempit jurang ketimpangan melalui pendekatan entrepreneurship. Ada beberapa strategi yang diungkap JK.

Pertama adalah kebijakan pajak bagi rakyat mampu. Kebijakan ini ditopang dengan memanfaatkan sistem Teknologi Informasi yang mutakhir. "Pajak pun bisa naik kalau ada sistem lebih baik. Tidak mungkin kita door to door. Sistem IT lebih baik baru dapat pajak baik. Dibutuhkan teknologi," sebut JK.

Kemudian yang kedua adalah menaikkan rasio golongan menengah. Caranya dengan meningkatkan minat berusaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Ya Anda ini lah, para generasi muda, para ahli, dan yang akan hadir di sini. Harus diangkat dan semua tidak mungkin jadi PNS atau pejabat. Tapi dalam bentuk wiraswasta. Pemerintah beri KUR, harus beri sebanyak-banyak pada golongan menengah dengan bunga kecil," tutur JK.

JK pun meminta generasi muda untuk melupakan harapan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pasalnya pemerintah saat ini masih dalam program moratorium penerimaan PNS.

"Bagi generasi muda, lupakan, setidak-tidaknya jangan harap banyak jadi PNS. Kita tutup kesempatan, kecuali jadi guru, tenaga kesehatan, dan riset. Yang ada adalah jadi profesional. Tugas Paramadina, mumpung mahasiswa 2 ribu orang ya berkompetisi dengan baik," ucap JK.