JK sebut penutupan pemerintah AS tak berdampak buruk pada ekonomi Indonesia

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan penutupan sementara (shutdown) layanan pemerintahan Amerika Serikat tidak berdampak buruk bagi ekonomi di Indonesia. Dia mengatakan penutupan sementara saat ini telah berakhir.

"Tidak ada, tidak ada (pengaruh di Indonesia). Karena itu hanya shutdownnya di federal, artinya di pemerintahan pusat dan itu hanya 2-3 hari, tidak pengaruh apa-apa," kata Jusuf Kalla di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (23/1).

Diketahui sebelumnya, penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) kembali terjadi usai senat tidak menyepakati anggaran belanja negara. Adapun departemen yang akan terkena efek penutupan sementara yaitu Departemen Perdagangan, NASA, Departemen Ketenagakerjaan, Departemen Perumahan dan Departemen Energi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, bagi Indonesia dampak terjadinya shutdown secara temporer sangat minim ke nilai tukar Rupiah. Proyeksi Rupiah masih berada dalam rentang terkendali di kisaran Rp 13.350 sampai Rp 13.400 per USD.

"Hal ini disebabkan pada masa shutdown, USD cenderung melemah terhadap mata uang negara lainnya. Terjadinya shutdown menyebabkan prospek pemulihan ekonomi AS bisa terganggu. Dalam posisi ini justru Rupiah akan diuntungkan," ujar Bhima.

"IHSG pun masih tetap positif di angka 6.490 sampai 6.500, didorong oleh sentimen investor dalam negeri terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut Bhima menjelaskan, peristiwa shutdown pernah terjadi tahun 1995 sampai 1996 dan tahun 2013. Saat itu kurs rupiah hampir tidak terpengaruh oleh shutdown di AS. Karena sifatnya lebih temporer atau jangka pendek, yang berlangsung dalam waktu 2 minggu.

Dalam konteks persiapan menghadapi rencana shutdown saat ini, cadangan devisa Indonesia masih cukup untuk stabilisasi kurs. Angka terakhir bulan desember 2017 cadangan devisa berada di posisi USD 130 miliar.

Sebagai safety net atau jaring pengaman terhadap gejolak eksternal, cadangan devisa harus terus ditingkatkan nilai maupun kualitasnya dengan mendorong devisa ekspor non-migas serta devisa pariwisata. Bank Indonesia juga perlu terus memantau resiliensi atau ketahanan fundamental ekonomi terhadap tekanan global.