JK tekankan pentingnya standarisasi hukum jelang pasar bebas ASEAN

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) atau pertemuan menteri bidang hukum se-ASEAN di Nusa Dua, Bali. JK menilai supremasi hukum regional sudah tidak bisa ditawar, terlebih jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun ini.

"Ini penting karena dua bulan lagi kan ASEAN Community, di situ banyak aspek hukum karena kebebasan orang, kebebasan barang, bagaimana hubungan ekonominya, bagaimana apabila ada crime, bagaimana untuk imigrasinya, bagaimana macam-macam, itulah perlu dimantapkan," kata JK di Nusa Dua, Bali, Kamis (22/10).

Guna menghindari pihak-pihak yang memanfaatkan perbedaan penerapan hukum di berbagai negara, maka standarisasi hukum di wilayah ASEAN menjadi penting untuk segera dilaksanakan.

"Seperti hukum dalam bidang bisnis, dalam bidang apa. Kalau economic community hukumnya beda-beda kan itu susah nanti," jelas JK.

Secara rinci, wapres mengatakan, kesamaan hukum yang dimaksud adalah standar hukum yang berlaku di setiap negara anggota ASEAN, pun standar pemahaman masyarakat terhadap hukum di berbagai negara di ASEAN yang meliputi berbagai sektor, termasuk ekonomi.

"Karena khususnya MEA nanti berjalan barang bebas, orang bebas, capital bebas, kalau hukum ya tidak standar, ini kan perilakunya berbeda-beda nanti. Nanti tidak sesuai, jadi hukumnya harus sama penafsirannya nanti," jelas JK.

Mengenai MEA yang sudah di depan mata, JK mengatakan, siap atau tidak, Indonesia harus ikut serta dengan keterbukaan ekonomi ASEAN. "Ya pasti siap tidak siap jalan, itu kan penting," tutup JK.