Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Joe Biden Sepakat Naikkan Plafon Utang, AS Tak Jadi Bangkrut?

Joe Biden Sepakat Naikkan Plafon Utang, AS Tak Jadi Bangkrut? joe biden. ©REUTERS/Evelyn Hockstein

Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan House Republicans akhirnya menyepakati kesepakatan untuk menaikkan pagu utang pemerintah, termasuk perubahan anggaran federal di sejumlah bidang. Namun, analis mengatakan perjanjian itu hanya memiliki efek marginal pada ekonomi AS.

Kepala ekonom di Moody's Analytics, Mark Zandi mengatakan hal itu didasarkan pada berbagai perkiraan yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah hanya akan sedikit dikurangi selama dua tahun kesepakatan, menciptakan efek kecil pada output ekonomi secara keseluruhan yang diukur dengan produk domestik bruto, termasuk sejumlah pekerjaan yang hilang.

Menurutnya, perekonomian AS adalah yang terbesar di dunia, sehingga efek pertumbuhan yang relatif sederhana bisa menjadi kabar baik bagi investor yang khawatir krisis plafon utang dapat menimbulkan hambatan yang lebih besar dan lebih luas.

"Dampaknya akan negatif tapi kecil. Ketika Anda menjaring semuanya, itu adalah angin sakal sederhana untuk ekonomi yang lesu, tapi saya tidak berpikir itu hal yang akan membuat ekonomi jatuh ke dalam resesi," ujar Mark dikutip dari CNN, Kamis (1/6).

Terlepas dari dampak ekonomi makro yang terbatas dari kesepakatan itu, beberapa analis mengatakan itu juga dapat mengantarkan era baru kebijakan fiskal yang lebih ketat karena anggota parlemen kongres menghadapi defisit nasional yang menggelembung selama tahun-tahun pandemi Covid-19.

"Inilah yang ada dalam kesepakatan yang diusulkan dan bagaimana hal itu akan muncul dalam ekonomi yang lebih luas," jelasnya.

Lantas, apa yang ada dalam kesepakatan plafon utang?

Kesepakatan itu akan menangguhkan batas utang pemerintah federal sebesar USD 31,4 triliun hingga Januari 2025. Itu akan menjaga pengeluaran non pertahanan relatif datar pada tahun fiskal 2024 dan kemudian menetapkan batas 1 persen dalam peningkatan pengeluaran untuk tahun fiskal 2025. Tahun fiskal pemerintah AS dimulai dari bulan Oktober sampai September.

Selain membatasi pengeluaran, kesepakatan itu akan melindungi tunjangan perawatan kesehatan veteran, untuk sementara memperluas persyaratan kerja bagi orang dewasa tertentu yang menerima tunjangan bantuan makanan, menarik kembali sejumlah dana bantuan Covid-19, memotong dana untuk Internal Revenue Service, memulai kembali pembayaran pinjaman siswa, mempertahankan langkah-langkah iklim, dan mempercepat pipa gas alam di Virginia Barat.

Di sisi lain, Ekonom di Goldman Sachs mengharapkan kesepakatan untuk mengurangi pengeluaran federal sebanyak 0,2 persen dari produk domestik bruto per tahun selama dua tahun kesepakatan, dibandingkan dengan estimasi dasar mereka.

"Dorongan untuk mendanai Kongres yang disetujui akhir tahun lalu untuk FY 23 begitu besar hampir 10 persen dari tahun ke tahun sehingga pengeluaran diskresioner secara keseluruhan kemungkinan akan sedikit lebih tinggi secara riil tahun depan meskipun ada batasan baru," terang Ekonomi di Goldman Sachs. (mdk/azz)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Anggap Kurs Rupiah Nyaris Tembus Rp16.300 per Dolar AS Masih Posisi Baik: Semua Negara Sekarang Tertekan
Jokowi Anggap Kurs Rupiah Nyaris Tembus Rp16.300 per Dolar AS Masih Posisi Baik: Semua Negara Sekarang Tertekan

Jokowi mengatakan tekanan ini tak dialami oleh Indonesia saja, namun juga semua negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Pelemahan Rupiah Tak Ganggu Sektor Rill dan Keuangan, Ini Alasannya
Jokowi Pastikan Pelemahan Rupiah Tak Ganggu Sektor Rill dan Keuangan, Ini Alasannya

Indonesia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen di tengah kondisi perekonomian global yang melemah.

Baca Selengkapnya
Amerika Serikat Bangkit, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2023 Meroket ke Level 5,2 Persen
Amerika Serikat Bangkit, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2023 Meroket ke Level 5,2 Persen

Ekonomi Negeri Paman Sam ini tumbuh lebih kuat dibandingkan kuartal II-2023 sebesar 2,1 persen (yoy).

Baca Selengkapnya
Airlangga Bantah Kabar Pemerintah Bakal Naikin Rasio Utang Negara hingga 50 Persen
Airlangga Bantah Kabar Pemerintah Bakal Naikin Rasio Utang Negara hingga 50 Persen

Rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023

"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Nilai Tukar Rupiah Anjlok, Menko Airlangga: Karena Ekonomi Amerika Membaik
Nilai Tukar Rupiah Anjlok, Menko Airlangga: Karena Ekonomi Amerika Membaik

Pelemahan rupiah terjadi karena pelaku pasar masih terpengaruh dengan sikap bank sentral yang tidak terburu-buru memangkas suku bunga.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp600 Triliun Tahun Depan, Buat Apa?
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp600 Triliun Tahun Depan, Buat Apa?

Ini penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Ini Usulan Ketua Banggar DPR RI untuk Kebijakan Fiskal 2025
Ini Usulan Ketua Banggar DPR RI untuk Kebijakan Fiskal 2025

Ketua Banggar, Said Abdullah, berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen.

Baca Selengkapnya
Utang Indonesia Tembus Rp8.041 Triliun per November 2023, Kemenkeu: Masih Aman
Utang Indonesia Tembus Rp8.041 Triliun per November 2023, Kemenkeu: Masih Aman

Utang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan

Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Baca Selengkapnya