Jokowi: Ada KUR 9 persen, jangan ke rentenir

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari bahwa salah satu kendala bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam meningkatkan usahanya di Indonesia adalah masalah permodalan. ‎

"Kita punya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya tidak lagi 22 persen, tapi sembilan persen per tahun. Bahkan, Gubernur Jateng sudah memiliki kredit sejenis dengan bunga tujuh persen. Gunakan itu untuk meningkatkan usaha, jangan lagi pinjam modal ke rentenir," kata Presiden Jokowi dalam acara peluncuran program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4).

Menurut Presiden Jokowi, program tersebut merupakan program gotong-royong dari semua kementerian yang memiliki program sejenis.‎

Orang lain juga bertanya?

"Selama ini kementerian kerja sendiri-sendiri. Saya akui, program mereka bagus. Tapi, akan lebih bagus lagi bila bersinergi dan disatukan dalam satu program besar. Dengan program Sinergi ini, saya optimis kemiskinan di Indonesia bisa segera dientaskan," jelasnya.

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan bahwa jika program ekonomi rakyat dikerjakan secara sinergi dan bersama-sama, maka hasilnya akan lebih optimal.

"Sekarang kita keroyokan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Tapi, keroyokan yang terprogram dan cerdas. Kita melihat banyak program sejenis terkait di beberapa kementerian, yang kemudian kita satukan dalam satu program besar," kata dia.

‎Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan bahwa program sinergi tersebut dapat semakin memperkuat program-program unggulan yang selama ini dikerjakan kementeriannya.

"Selama ini juga kita sudah melakukan koordinasi antar kementerian. Misalnya, mengenai hak cipta kita koordinasi dengan Kemenkum HAM. Terkait ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) kita sinergi dengan Kementerian Perdagangan. Beberapa program unggulan lainnya juga kita kerjasama dengan pihak terkait. KUR kita bekerjasama dengan pihak perbankan, dan sebagainya," ujarnya.

Hanya saja‎, lanjut Puspayoga, bila selama ini pihaknya bersinergi dengan beberapa kementerian, kali ini dengan program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat maka semua koordinasi antar kementrian berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Saya yakin sinergi ini akan berhasil, karena selama ini kita sudah melakukan hal itu‎," pungkasnya. (mdk/hrs)