Follow
Jokowi: Ada yang simpan uang di bawah kasur sampai Rp 1 triliun
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo hari ini membuka peringatan Hari Menabung Sedunia di Jakarta Convention Center (JCC). Dalam kesempatan tersebut, presiden menitipkan sejumlah pesan kepada pimpinan Bank nasional baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pertama, dirinya meminta kepada para pimpinan bank untuk dapat menarik dana-dana yang disimpan masyarakat sebagai tabungan. Sebab, masih banyak masyarakat yang justru menyimpan uangnya di bawah kasur maupun bantal.
Presiden menuturkan, dirinya bahkan mendapat laporan, ada yang menyimpan uang di bawah kasur sampai Rp 1 triliun. "Saya tidak tahu kasurnya itu sebesar apa. Tapi ini adalah sesuatu yang harus mulai kita gerakkan agar semuanya masuk tabungan. Semuanya masuk ke perbankan," ujarnya di Jakarta, Senin (31/10).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Presiden Jokowi ingin menarik investasi 'family office' ke Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar USD11,7 triliun.
Kedua, presiden meminta perbankan untuk dapat menekan biaya tabungan. Presiden juga mendapat laporan bahwa masyarakat mengeluh pada besaran biaya untuk menabung di bank.
"Saya titip kepada seluruh pimpinan bank, saya melihat masih ada keluhan adalah masalah yang berkaitan dengan biaya tabungan. Kadang-kadang kalau tabungan kita kecil, kita tidak isi lagi, tahu-tahu tabungan kita habis karena tergerus oleh biaya perbankan. Jadi ini tolong khusus yang tabungan," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Para pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca Selengkapnya
Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mewaspadai praktik pencucian uang melalui kripto maupun aset virtual lain.
Baca Selengkapnya
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi sebut hampir setengah penduduk Indonesia rentan jadi korban kejahatan dan penipuan digital.
Baca Selengkapnya