Follow
Jokowi Ajak Pengusaha di Asia Pasifik Manfaatkan Peluang dari UU Cipta Kerja
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Forum Asia Pasific Economic Cooperation (APEC). Menurutnya, peraturan pemerintah di UU tersebut tengah diselesaikan, sehingga urusan urusan yang berbelit-belit bisa terpangkas.
"Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksanaan itu secepat-cepatnya sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha," ucapnya di hadapan para kepala negara dan CEO global dalam 'APEC CEO Dialogues 2020' secara virtual, Kamis (19/11).
Dia berharap, UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Dia mengajak para pihak di forum APEC memanfaatkan peluang dari UU itu.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
"Untuk itu, saya mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia Pacific untuk memanfaatkan peluang dari UU Omnibus Law yang baru saja disahkan ini," katanya.
Dia yakin para pengusaha serta pelaku bisnis domestik dan internasional akan merasakan efek positif. Serta berbagai potensi dan insentif dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Indonesia di masa pandemi.
"Sebagai penutup, mari bersama-sama bangkit dan bekerja sama untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan perekonomian kawasan dan segera melakukan lompatan kemajuan untuk kejayaan perekonomian di kawasan," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Kepala negara meminta apa yang dipelajari negara lain juga dipelajari Indonesia. Jokowi meminta RI bergerak adaptif guna menghadapi kompetitor.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengajak pebisnis yang hadir pada APEC CEO Summit lebih agresif dan cepat memanfaatkan peluang investasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Supratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.
Baca Selengkapnya
Salah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak
Baca Selengkapnya
Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya
Dalam IEU-CEPA, Airlangga menuturkan bahwa BUMN dipertimbangkan untuk diberikan akses yang bersifat komersial.
Baca Selengkapnya
Ada tiga hal yang didorong Jokowi dalam KTT AIS 2023
Baca Selengkapnya
Acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara negara-negara di kawasan pasifik termasuk di level parlemen.
Baca Selengkapnya
Supratman mengaku tidak ada pembahasan atau arahan dari Jokowi terkait munas partai politik.
Baca Selengkapnya