Jokowi akhirnya beri izin impor sapi selain dari Australia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) mengenai impor sapi dari kawasan tertentu. Beleid tersebut melengkapi UU No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PP tersebut memungkinkan pemerintah melakukan impor daging sapi (karkas) dari negara (country base) yang tidak sepenuhnya bebas dari penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun justru dibolehkan impor dari satu daerah/ wilayah di satu negara yang sebenarnya bebas dari PMK (zone based). Dengan demikian, Australia tidak lagi mendominasi kuota impor sapi Indonesia.

"Bahwa ada negara, sebagian negara dia belum bebas penyakit mulut dan kuku tetapi satu daerah, satu wilayah di negara itu sebenarnya bebas," kata Darmin di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/3).

Darmin menjelaskan, beberapa negara yang tidak sepenuhnya benar PMK sudah menawarkan impor daging sapi dari zona yang bebas PMK, antara lain India dan Meksiko.

"Antara lain India, sekarang yang tertarik dan menawarkan terus itu bukan cuma India, termasuk juga Meksiko, macam-macam. Jadi tadi PP-nya ditandatangani, sehingga dalam waktu dekat sudah bisa dimulai agar, tapi itu impor daging, bukan impor sapi," ungkap Darmin.

Dengan adanya impor daging sapi dari negara selain Australia, diharapkan bisa menekan harga daging nasional yang masih tinggi di kisaran Rp 110.000–Rp 115.000 per kilogram. Impor akan dilakukan secara bertahap yang kemungkinan besar dilakukan oleh Perum Bulog (penugasan).

Sebelumnya, untuk mengatasi minimnya pasokan daging dan hewan sapi serta upaya stabilisasi harga, pemerintah telah memberikan tugas kepada Perum Bulog untuk mengimpor daging dan hewan sapi dari Australia. Daging dan hewan sapi yang diimpor Perum Bulog itu kemudian dijual kepada masyarakat melalui operasi pasar dengan harga yang jauh lebih murah dari harga di pasaran.

Sebagai informasi, dalam peraturan yang berlaku UU Nomor 41/ 2014 pasal 36C menyebutkan ternak ruminansia indukan dapat diimpor dari negara atau zona dalam suatu negara. Hanya saja, dalam pasal 36D, ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona harus ditempatkan di pulau karantina dalam jangka waktu tertentu. Tapi pasal 36E juga menyebut bahwa dalam hal tertentu dibolehkan impor dari zona suatu negara untuk produk ternak. Hal tertentu yang dimaksud adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan/atau produk ternak.