Follow
Jokowi: APBN Itu Uang Rakyat, Jangan Belikan Barang Impor
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa APBN, APBD, dan anggaran BUMN berasal dari uang rakyat. Sehingga keliru besar jika dibelanjakan untuk produk-produk impor.
"Seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat, APBN, APBD, BUMN, ini uang rakyat ya jangan toh kita belikan barang-barang impor, keliru besar sekali kita kalau melakukan itu," kata Presiden Jokowi dalam pengarahannya dan evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Selasa (24/5).
Presiden Jokowi menyampaikan, anggaran dalam APBN mencapai Rp2.714 triliun, sedangkan APBD Rp1.197,2 triliun. Jumlah anggaran semakin besar jika ditambah dengan anggaran BUMN.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Siapa yang mengingatkan Prabowo-Gibran soal APBN? Direktur Kolaborasi Internasional, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah mengingatkan agar pemerintah baru mendatang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara ugal-ugalan.
Dengan anggaran sebesar itu, kata Presiden, penggunaannya harus optimal dan tepat sasaran untuk mencapai target-target pembangunan dan kesejahteraan.
"APBN kita, APBD kita, anggaran yang ada di BUMN betul-betul harus kita pegang erat, agar pemanfaatannya bisa betul-betul fokus ke titik yang kita tuju, karena uang gede sekali. APBN kita Rp2.714 triliun, APBD Rp1.197,2 triliun, gede sekali, plus BUMN," kata Presiden Jokowi.
Optimalisasi Belanja untuk Produk Lokal
Presiden meminta seluruh jajaran kementerian/lembaga dan juga jajaran di pemerintah daerah memiliki pemikiran yang sejalan mengenai pentingnya optimalisasi belanja anggaran negara untuk produk lokal, bukan produk impor.
Dia menekankan saat ini kondisi ekonomi global masih terdampak ketidakpastian akibat perang di Ukraina. Ketidakpastian itu berdampak pada seluruh negara, termasuk Indonesia.
"Inilah yang semuanya kita harus memiliki perasaan yang sama, betapa sekarang ini keadaan yang tak mudah, keadaan yang tak gampang," ujar Presiden Jokowi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi belum mengungkapkan soal kenaikan gaji ASN atau PNS pada tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca Selengkapnya
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN dan Makan Bergizi Gratis masuk dalam RAPBN 2025.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, kenaikan kurs menjadi salah satu hal yang ditakuti oleh semua negara.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya