Jokowi Bahas Aturan Pembelian Pertalite Pakai MyPertamina, Kapan Implementasinya?

Merdeka.com - Pemerintah berencana melakukan pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi My Pertamina.

Hanya saja, regulasi penerapan pembatasan BBM bersubsidi ini masih menunggu keluarnya aturan dari Presiden Joko Widodo dalam bentuk Peraturan Presiden (PP).

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut, pembahasan pembatasan BBM sudah dibahas Presiden dengan para menteri kabinet.

"Sudah mulai ada pembahasannya, yang di kabinet ini banyak yang kita pikirkan," kata Bahlil di kantor Kementerian Investasi, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).

Sekarang, kata Bahlil, pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk merealisasikan pembatasan BBM bersubsidi. Sehingga yang dilakukan saat ini oleh pemerintah yakni sosialisasi terlebih dahulu.

"Ibarat gini lho, kalau makanan ini bubur kan cocok makan pagi, jangan dimakan siang. Jadi menunggu waktu dan timing yang tepat," kata dia.

Tujuan Pembatasan

Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini bertujuan agar beban kompensasi dan subsidi energi yang dibayarkan pemerintah tidak terlalu besar. Setidaknya saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp502 triliun untuk menjaga harga BBM tetap seperti sekarang di tengah kenaikan harga energi di tingkat global.

Menurut Bahlil, dengan pembatasan konsumsi BBM ini bisa mengurangi beban negara. Namun di sisi lain, tetap memberikan keberpihakan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dengan menghadirkan BBM yang terjangkau.

"Kita ingin fiskal kita bagus dan rakyat juga diperhatikan, apalagi rakyat menengah ke bawah," kata dia.

Penggunaan aplikasi My Pertamina dinilai Bahlil akan lebih efektif untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi masyarakat menengah ke atas. Agar BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.

"Minyak subsidi ini bukan untuk orang kaya. Kalau enggak ada My Pertamina mana kita tahu dia orang kaya atau miskin," katanya.

Dia berharap penjualan BBM melalui instrumen digitalisasi ini bisa efektif dalam menyeleksi pengguna BBM bersubsidi. Jika perlu, BPH Migas bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk mendeteksi pengguna kendaraan yang mengkonsumsi BBM bersubsidi.

"Nanti mungkin Pertamina ini punya instrumen dan kerja sama akan dengan Polantas untuk melihat, mana mobil yang kelasnya cc tertentu. Kalau 1500 CC ke bawah (boleh pakai BBM bersubsidi), yang kelas atasnya ini jangan pakai subsidi," pungkasnya.