Jokowi bakal pakai pihak ketiga hitung cost recovery tahun ini
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berencana memakai pihak ketiga atau lembaga independen dalam menghitung dana yang harus dikembalikan dalam investasi minyak dan gas bumi atau disebut cost recovery. Sistem ini ditujukan untuk membantu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam menghitung komponen investasi migas tersebut.
Hal ini diungkapkan presiden saat melakukan pertemuan dengan Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Hotel JW Marriot Medan beberapa waktu lalu.
"Presiden Jokowi mengatakan, akan mempertimbangkan pihak surveyor/independen menjembatani kontraktor dengan pemerintah (SKK Migas)," ujar Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) Sumatera Utara, Heryanson Munthe di Jakarta, Jumat (4/3).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
Selama ini, penentuan jumlah cost recovery antara kontraktor dengan SKK Migas, hanya antara kedua belah pihak tanpa ada pihak yang menjembatani. Bahkan, nilai cost recovery 2015 sudah dipatok sebesar USD 16,5 miliar.
"Kehadiran lembaga independen sangat penting untuk membantu SKK Migas dan kontraktor. Lembaga independen itu juga agar mampu membuat kinerja lancar dan tepat waktu," kata Heryanson. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai, semua aturan termasuk potongan Tapera tersebut akan dihitung terlebih dahulu.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada protes dari investor ibu kota nusantara (IKN) kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaApabila menyangkut evaluasi pos penempatan perwira TNI pada jabatan sipil tentu harus evaluasi undang-undang.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPKS berharap, agar data-data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi juga akan menghadiri presidensi event terkait transformasi food system, KTT G-77, serta melakukan beberapa pertemuan bilateral.
Baca Selengkapnya"Saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk jadi orkestrator penelitian, bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan perubahan iklim menjadi masalah pemerintah di seluruh dunia.
Baca Selengkapnya