Jokowi Bakal Setop Ekspor Timah Mentah, Begini Respons Pengusaha
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberi sinyal bakal menyetop ekspor timah mentah. Jokowi menegaskan tidak gentar meski berkali-kali digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dia berpesan kepada pada pengusaha dan menteri kabinetnya untuk merealisasikan aturan tersebut.
"Hilirisasi industri, meski tantangan juga tidak mudah, tapi terus akan kita teruskan, kita tidak akan berhenti meskipun digugat, kita akan terus," ungkap Jokowi.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyebut bahwa para pengusaha bergerak di sektor timah sudah siap menjalankan aturan tersebut. Hal ini didapat setelah melalui berbagai kajian dan pertemuan dengan pengusaha sektor timah.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah di PT Timah? Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, total tersangka menjadi 21 orang.
-
Siapa yang memulai penambangan timah di Belitung? Belanda telah merintis penambangan timah di Belitung pada 1851 dan mendapat konsesi setahun setelahnya.
-
Apa yang dilakukan pengelola tambang? “Kami berharap kepada pihak DR selaku DPO tolong kooperatif dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga terjadi peristiwa yang menyebabkan para korban tidak ditemukan hingga kini.“
-
Siapa yang mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
"Jadi artinya jika larangan ekspor timah balok (tin ingot) dilakukan, apa yang akan terjadi dengan industri dalam negeri dan apa yang harus dilakukan, sejauh ini laporan sudah kami sampaikan kepada pimpinan," kata dia saat ditemui di Kemenko Maritim dan Invetasi, Jakarta, Jumat (3/3).
Ridwan menggambarkan tingkat kesiapan dari pelaku usaha industri timah. Sebut saja soal pengolahan menjadi produk turunan timah, seperti timah solder.
"Beberapa perusahaan termasuk PT Timah juga sudah melakukan langkah antisipasi. Misalnya ada yang sudah menyiapkan untuk membangun tin solder, ada yang sekarang ini sudah melakukan kajian dengan konsultan terkenal apa yang mau dilakukan. Intinya reaksi perusahaan-perusahaan positif," terangnya.
Kendati begitu, mengenai kapan pelarangan dilakukan, pihaknya menyerahkan keputusan itu ke Jokowi. Lagi-lagi Ridwan hanya menegaskan kesiapan dari perusahaan menghadapi jika larangan itu berlaku.
"Kita tunggu presiden kalau itu. Pada dasarnya perusahaan-perusahaan siap," tegasnya.
Siapkan Aturan
Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Ridwan Djamaluddin mengatakan pihaknya sedang menyiapkan aturan pelarang ekspor timah.
"Kami melibatkan kementerian lain, Kadin (Kamar dagang dan Industri Indonesia) juga kita libatkan. Timah kalau kita larang gimana, cara kendala negatifnya apakah misalnya kita mau larang seluruhnya atau kita bertahap siapkan industri hilirnya. Sudah kita laporkan ke pimpinan, dan sudah kami antisipasi," ujar Ridwan dalam konferensi pers, di Direktorat Jenderal Minerba, Jakarta, Selasa (31/1).
Sebelum melakukan pelarangan ekspor timah, pihaknya juga tengah memperhitungkan berbagai aspek, terkhusus pada pengembangan hilirisasi timah.
"Ada dan strategi umumnya, kita jangan bisa membuat saja tapi juga harus bisa menjual. Kita harus rangkul pemain global, timah ini perlu sedikit-sedikit tapi produk akhirnya banyak kita harus kerja sama dengan pelaku global," terang dia.
Reporter: Arief Rahman Hakim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah tengah bersiap menghentikan ekspor bahan mentah tembaga dan timah. Ekspor baru dilakukan setelah dilakukan hilirisasi.
Baca SelengkapnyaKejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, tanah bekas tambang juga harus segera direklamasi.
Baca SelengkapnyaBahlil pun memastikan program hilirisasi tambang saat ini telah berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaAwalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.
Baca SelengkapnyaPerusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaSetelah menghentikan ekspor bijih nikel, Indonesia berhasil membangun smelter, yang meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan.
Baca SelengkapnyaBahlil tak menyangkal dunia saat ini condong mengajak untuk beralih menuju energi yang lebih bersih.
Baca SelengkapnyaSaat ini Indonesia belum memiliki UU tentang pengelolaan aset barang sitaan agar produktif.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca Selengkapnyaejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca Selengkapnya