Follow
Jokowi: Banyak tak percaya proyek 35.000 MW, pesimis sekali kita ini
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan jika target pembangunannya kerap mendapat pertentangan. Salah satunya proyek 35.000 Mega Watt (MW) yang ditargetkan terwujud dalam lima tahun.
Banyak kalangan meragukan tercapainya target tersebut lantaran dinilai terlalu ambisius. "Kita mau bangun 35.000 MW dalam 5 tahun banyak yang tak percaya, pesimis sekali kita ini," tutur Presiden Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3).
Presiden menilai, target listrik 35.000 MW tersebut sangat mungkin dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Tinggal mencari cara untuk memenuhi target tersebut.
-
Apa kunci sukses proyek kelistrikan menurut PLN? Kunci penting langkah ini, PLN bersama mitra selalu memetakan rencana kerja yang reliable dan juga mitigasi risiko, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sektor kelistrikan mampu mendorong iklim investasi yang menarik bagi para investor.
-
Apa target PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.
-
Bagaimana PLN menarik investor di proyek kelistrikan? Dua prinsip tersebut diterapkan PLN untuk menarik minat para investor agar akses listrik untuk seluruh masyarakat bisa dieksekusi dengan cepat,“ katanya.
-
Mengapa program Listrik Desa diluncurkan? Keinginan itu dimulai dari Bantul pada Mei 2015, Pemerintah mencanangkan program pembangkit listrik 35.000 MW melengkapi 7.000 MW yang sudah dibuat pemerintah sebelumnya.
-
Apa saja manfaat program Listrik Desa? 'Masak masakan tidak pakai kayu lagi, tinggal colok saja,' ujar Mama Lodia. 'Anak-anak juga gampang belajar karena tidak tidur lagi jadi belajarnya bagus.'
-
Siapa yang berkomitmen menurunkan emisi karbon melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik? Mewakili Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatkan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon 358 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2030.
"Kita dalam 70 tahun hanya bisa membangun 53.000 MW, nah ini 5 tahun 35.000 MW. Kalau saya (berpikirnya) bagaimana caranya supaya ini bisa masuk akal," ucapnya.
Salah satu cara yang dinilai bisa mendukung realisasi proyek listrik 35.000 MW adalah pemangkasan perizinan dan kemudahan pembebasan lahan. "Problemnya izin dan pembebasan lahan, hanya 2 itu saja, harus diselesaikan," tegas mantan gubernur DKI Jakarta ini.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca Selengkapnya
Jokowi mendorong, waktu pengurusan perizinan bisa dipersingkat, tujuannya agar potensi dari 24.000 megawatt dari energi panas bumi bisa terwujud.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca Selengkapnya
Komitmen ini, lanjut Jokowi, diwujudkan melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca Selengkapnya
Proses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.
Baca Selengkapnya
Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca Selengkapnya
Pemerintah membangun IKN agar terjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga meminta para pengusaha tidak khawatir dengan gejolak politik yang terjadi jelang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan catatan yang diterima Airlangga, kendala yang kerap terjadi saat realisasi dana PSR yaitu rekomendasi dari dinas terkait.
Baca Selengkapnya