Jokowi batalkan kenaikan iuran BPJS untuk kelas ini

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kelas III. Dengan begitu, iuran BPJS kelas III tetap sebesar Rp 25.500.

Awalnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2016 mengenai kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 April 2016. Iuran kelas III mengalami kenaikan menjadi Rp 30.000, sementara kelas II dan kelas I masing-masing menjadi Rp 51.000 dan Rp 80.000.

Pembatalan kenaikan iuran kelas III ini lantaran kategori tersebut masih digunakan untuk rakyat miskin. Sehingga, Presiden Jokowi membatalkan kenaikan itu dengan alasan memberatkan rakyat miskin.

"Kelas III ini memang betul-betul untuk masyarakat dan rakyat bawah yang sebelumnya diusulkan naik dalam Perpres 19 jadi Rp 30.000 dari Rp 25.500, presiden memutuskan untuk dikembalikan artinya tetap diberlakukan yang Rp 25.500," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/3).

Selain itu, Presiden Jokowi memperbolehkan peserta BPJS kelas III untuk dirawat di ruangan kelas I. Apabila, peserta tersebut tak mendapatkan ruang perawatan di kelas III.

"Kalau dulu kelas III masuk di kelas III, ketika dia sakit perawatannya di kelas I. Misalnya, dulu tidak bisa karena tidak boleh diskriminasi dalam hal itu, maka yang bersangkutan diperbolehkan di kelas 1, jadi masuk sebagai anggota iuran kelas III tapi dalam perjalanan ketika dia sakit perlu perawatan kelas I sekarang diperbolehkan," kata dia.