Jokowi Bertemu PM Singapura Bahas Investasi Hingga SDM

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Ketua dan Anggota Parlemen Singapura di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini membahas soal hasil perjalanan tahunan antara Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong pada 8 Oktober 2019 lalu.

"Presiden menyampaikan kedua pemimpin berkomitmen untuk memperkuat kerja sama bidang investasi, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM dan ekonomi," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/11).

Retno mengatakan kerjasama ini adalah antara pemerintah atau government to government (G-to-G). Meski begitu, Jokowi merasa perlu adanya dukungan di level parlemen. "Karena kerja sama antara parlemen juga perlu didukung dan juga kerja sama antarpemuda juga perlu diperkuat," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga menekankan soal pentingnya kerja sama Indonesia dengan Singapura, khususnya di bidang ekonomi. "Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, presiden mengatakan menjadi lebih penting, kerja sama indoensia dgn singapura untuk kerja sama bidang ekonomi karena ASEAN memiliki harapan yang bagus," ucap Retno.

"Presiden meng-quote Managing Director IMF yang mengatakan bahwa ASEAN is a brightspot in your economy. Jadi titik cerah kalau kita melihat situasi ekonomi dunia," sambung dia.

Adapun Ketua Parlemen yang bertemu Jokowi adalah Tan Chuan Jin. Selain itu ada pula, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anik Kumar Nayar, hingga perwakilan anggota parlemen Singapura.

Selain itu, Jokowi juga menerima delegasi Asosiasi Jepang Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Merdeka. Delegasi JAPINDA dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Jepang Fukuda Yasuo. Dia membawa sejumlah pengusaha asal negeri Sakura untuk bertemu Jokowi.

Para pengusaha yang ikut dalam pertemuan ini antara lain, Petinggi Tokyo Gas Ltd Hirose Michiaki, Presiden Daihatsu Motor Co. Ltd Okudaira Soichiro, Wakil Presiden Eksekutif Toyota Tsusho Corporation, Wakil Presiden Eksekutif Sumitomo Forestry Co, Ltd Sasabe Shigeru

Selain itu, Senior Managing Officer Shimizu Corporation Okamoto Tadashi, Managing Executive Officer, Co Head of Asia Pasific Sumitomo Mitusi Banking Corporation Sasai Masaaki, serta President Director PT Sumitomo Indonesia Tojo Kanji.

Perpanjang 1 Tahun Kerjasama Penukaran Mata Uang

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong telah menyepakati untuk memperpanjang kerjasama keuangan bilateral antara Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS). Kesepakatan tersebut dilakukan pada saat Leaders Retreat antara Pemerintah RI dan Singapura pada hari ini (8/10) di Singapura.

Dikutip dari keterangan tertulis BI, Rabu (9/10), kedua kepala negara mengharapkan agar BI dan MAS dapat segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut. "Memastikan agar kerjasama keuangan antara BI dan MAS dimaksud dapat diperpanjang 1 tahun ke depan sebelum berakhirnya perjanjian," tulis BI.

Saat ini kerjasama keuangan yang dimiliki antara BI dan MAS adalah kerjasama Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) dan kerjasama Bilateral Repo Line (BRL), yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 5 November 2018 dengan masa berlaku 1 tahun. Dengan demikian, kerjasama LCBSA dan BRL tersebut akan berakhir ?pada tanggal 5 November 2019?.

Kerjasama LCBSA memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral dengan total nilai mencapai ekuivalen USD 7 miliar (SGD9,5 miliar atau Rp100 triliun). Sementara itu, kerjasama BRL antara BI dengan MAS senilai USD 3 miliar merupakan kerjasama repo bilateral yang dilakukan dalam rangka memperdalam kerjasama moneter di kawasan. ??

Kerjasama LCBSA dan BRL antara BI dan MAS tersebut merupakan realisasi dari komitmen kedua kepala negara untuk memperkuat kerjasama keuangan antara Indonesia dan Singapura dalam rangka mendukung stabilitas moneter, dan pendalaman pasar keuangan. "Penguatan kerjasama antarnegara yang terus diperkuat oleh Indonesia diharapkan dapat mendukung ketahanan ekonomi bangsa."

Reporter: Lisza Egeham

Sumber: Liputan6.com