Jokowi bingung habiskan Rp 50 T uang APBD DKI
Merdeka.com - Lambannya pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan oleh daya serap anggaran pemerintah yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan tak maksimal.
Gemarnya pemerintah tak maksimal menyerap anggaran turut dialami oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengakui masih banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang mengendap di perbankan.
Menurut Jokowi, ini terjadi karena besarnya anggaran Pemda yang semuanya tidak terserap. "Masalahnya APBD-nya besar, Rp 50 triliun, menyerap itu belum. Tahun lalu saja sebelum saya masuk itu realisasi cuma 82 persen," ucap Jokowi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (23/12).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Solo? Kini Jokowi dan Iriana kembali menjadi warga biasa di RT 07 RW 08 Kelurahan Sumber, Kecamatan, Solo.Setelah kembali menetap di Solo, pria kelahiran 21 Juni 1961 dan istrinya akan dilibatkan dalam kegiatan warga seperti pertemuan RT dan lainnya.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
Hingga saat ini, lanjutnya, penyerapan anggaran Pemprov DKI baru mencapai 71 persen. Hingga akhir tahun, Jokowi memperkirakan kinerja penyerapan anggarannya hanya akan mencapai 90 persen.
Rendahnya serapan anggaran sehingga dana mengendap di bank, menurut Jokowi terjadi karena efisiensi yang dilakukan pihaknya. Selain itu, Jokowi mengakui ada beberapa program Pemda DKI yang tidak berjalan dengan mulus.
"Misalnya proyeknya Rp 100 miliar kemudian di lelang hingga menjadi Rp 70 miliar, ini kan penghematan. Tapi ada perencanaan (proyek) kurang, ada yang tidak jalan. Tapi memang uangnya banyak sekali," tutupnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaJokowi tetap optimistis target investasi di IKN dapat tercapai pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya