Jokowi blak-blakan soal kendala peningkatan kemudahan berusaha RI

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo membeberkan sejumlah kendala yang menghambat peningkatan kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia. Hambatan tersebut berupa birokrasi yang lamban, keterbatasan infrastruktur dan energi listrik.

"Birokrasi kita harus mau berubah sehingga perlu persiapan untuk mengubah budaya birokrasi kita untuk bisa melayani dengan secepat-cepatnya," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara, Jumat (9/6).

Menurut Jokowi, urusan yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secepat-cepatnya. "Bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, pemerintah yang cepat akan mengalahkan pemerintah yang lambat. Kalau itu tidak jadi pegangan kita, ya ditinggal kita," kata Jokowi.

Terkait infrastruktur, Jokowi mengakui jika infrastruktur tidak baik, rakyat tidak akan bisa menjual hasil bumi atau komoditas yang dihasilkan. Salah satu contohnya, terjadi di Halmahera Tengah karena keterbatasan pelabuhan. Sebelum ada pengembangan pelabuhan di daerah itu, hanya kapal-kapal kecil yang bisa masuk. Lebih parah lagi ketika musim ombak besar, tidak ada kapal yang masuk ke sana.

"Kemarin kita resmikan Pelabuhan Tapaleo. Setelah ada pelabuhan itu, meskipun juga bukan pelabuhan besar, kapal berukuran sedang bisa masuk dan datang secara rutin sehingga bisa dipastikan setiap dua minggu datang," katanya.

Jokowi berharap, setelah bisa dua minggu sekali kapal datang, nantinya berkembang menjadi setiap seminggu sekali. "Artinya sembako, kebutuhan pokok, semen bisa masuk ke sana. Di sisi lain hasil bumi yang ada di situ yang dulu sulit dijual, sekarang pedagang datang ke situ karena sudah ada kapal yang rutin. Lada bisa dijual, juga cengkih," katanya.

Jokowi menegaskan,dampak seperti itulah yang ingin dihasilkan dengan adanya pembangunan infrastruktur.

Sementara terkait energi listrik, Presiden Jokowi mengakui Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara lain. "Harus dikejar agar energi listrik ini siap betul, sehingga kalau ada orang mau buka industri, mengembangkan pariwisata, tenaga listrik tersedia," katanya.

Pembangunan pembangkit listrik membutuhkan waktu 5-6 tahun, tidak bisa langsung jadi. Jokowi meminta dukungan semua pihak untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

"SDM kita harus ngerti bahwa kita sekarang ini berada di persaingan antarnegara sangat ketat, artinya ada adu cepat karena kita lihat negara-negara yang ekonominya jatuh itu ya karena lambat," kata Jokowi.

Pemerintah terus berupaya memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Indonesia agar beranjak naik. Indonesia sempat berada pada peringkat 109, lalu naik ke peringkat 91 pada 2017. (mdk/idr)