Cara Jokowi rayu pengusaha RI agar tak simpan uang di Singapura lagi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyebut telah mengetahui data orang Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri seperti di Singapura dan Swiss. Padahal, Indonesia membutuhkan uang tersebut untuk membangun dalam negeri.

"Bukan uang siapa-siapa, itu uang kita. Ada yang ditaruh di bawah bantal. Saya tahu, ada yang ditaruh di bank Swiss, ada yang ditaruh di Hongkong, ada yang ditaruh di BPI, ada yang ditaruh di Singapura. Datanya ada di kantong saya," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi Tax Amnesty di Sumatera Utara seperti ditulis situs Setkab di Jakarta, Jumat (22/7).

Dengan adanya UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, Jokowi meminta pengusaha melaporkan harta tersebut dengan membayar uang tebusan. Presiden mengajak para pengusaha memanfaatkan payung hukum yang sangat kuat ini dengan sebaik baiknya.

Jokowi menjelaskan, amnesty pajak itu adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Kedua, dengan amnesty pajak nanti bisa dilakukan pembebasan sanksi administrasi. "Ini hanya urusan pajak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kemana-mana, keliru besar, ini hanya urusan pajak," tegas Presiden.

Ketiga adalah, adanya pembebasan sanksi pidana perpajakan. Kemudian penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan jadi amnesty pajak.

Kemudian syarat mengikuti amnesty pajak, menurut Presiden Jokowi juga tidak sulit. Pengusaha hanya menyebutkan, kalau punya uang di bawah bantal, yang belum dilaporkan segera laporkan.

"Kalau punya Rp 2 triliun, laporkan dua triliun. Atau punya simpanan di luar negeri Rp 100 miliar ya disampaikan. Ini mumpung ada UU Tax Amnesty yang memayungi," jelas Presiden.

Kemudian kalau punya aset di luar, silakan di-declare, disampaikan bahwa punya apartemen 2 di Singapura, misal, silakan disampaikan dalam formulir nantinya. Kalau punya deposito di BPI, Hong Kong misalnya punya Rp 500 miliar, silakan disampaikan.

Presiden juga menegaskan, yang ikut amnesty pajak ini tidak sedang berperkara dan menjalani hukuman pidana perpajakan.

"Kalau sudah mendeklarasikan punya aset, punya uang, kemudian bayar, uang tebusannya juga sangat rendah sekali. Kenapa begitu, yang kita inginkan adalah agar uang ini masuk, dipakai buat apa, ya dipakai untuk pembangunan negara kita," kata Presiden.

Kalau belum bisa diinvestasikan langsung, menurut Presiden, bisa ditaruh dulu misalnya di surat berharga negara dalam bentuk SUN atau SUKUK.

"Bisa dibelikan obligasi BUMN, sukuk BUMN, saham BUMN, reksadana BUMN, dan juga BON, misalnya infrastruktur bon, bisa dibeli untuk itu," ujarnya.

Sementara dengan perbankan, saat ini ada 18 bank juga yang bisa menerima dan menampung dana-dana tersebut dalam bentuk deposito, tabungan dan giro. Kalau di swasta bisa diinvestasikan langsung atau bisa beli sukuknya, beli obligasinya di pasar modal, mungkin di industri non bank, bisa di asuransi, bisa produk dana pensiun atau lainnya.

"Bisa saja gabung ke BUMN untuk bangun pelabuhan, airport, ya silakan, jalan tol bisa, pembangkit listrik bisa, kan banyak, bisa pakai batubara, hydro, geotermal, gas ada dan sekarang ini kita sedang membutuhkan dalam 5 tahun ke depan 35.000 MW, bukan sedikit."