Jokowi bukan Chavez, tak perlu nasionalisasi cukup hentikan Freeport

Merdeka.com - Kontrak PT Freeport Indonesia akan habis 2021 atau enam tahun lagi. Keputusan apakah kontrak Freeport di Indonesia diperpanjang atau tidak, baru bisa dilakukan 2019 atau dua tahun sebelum kontrak habis.

Pemerintah seharusnya mengambil alih tambang emas dan tembaha di Papua yang selama ini dikuasai di bawah ketiak PT Freeport Indonesia. Seperti yang dilakukan terhadap Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Pemerintah berani memutuskan tak memperpanjang kontrak pengelolaan yang selama ini dipegang penuh Total E7P Indonesie.

"(Pemerintah Jokowi) Ini bukan (Hugo) Chavez kontrak panjang habis terus dinasionalisasi. Nah, kalau sudah selesai ya ambil saja, tidak apa-apa," tegas Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Cikini, Jakarta, Selasa (7/7).

Pemerintah didesak berani memutuskan hal yang sama pada Freeport. Langkah itu sekaligus membuktikan kesungguhan pemerintah Jokowi-JK mengimplementasikan Nawacita.

"Ini sesuai Nawacita, kedaulatan sumber daya alam harus kembali ke pangkuan ibu pertiwi," ujarnya.

Hikmahanto menuturkan, jika mengacu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah hanya harus menghormati kontrak karya Freeport hingga 2021. Sebab Freeport berstatus sebagai pemegang kontrak karya.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan perpanjangan usaha paling cepat diajukan dua tahun atau paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir. Mengacu pada peraturan itu maka Freeport bisa meminta kepastian usaha paling cepat pada 2019.

"Saya kahwatirkan adalah ada tanda diperpanjang, saya khawatir mereka dengan gampang bilang saya akan ambil alih Freeport," ucapnya. (mdk/noe)