Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi dikritik, belanja yang menonjol cuma buat bayar bunga utang & bansos

Jokowi dikritik, belanja yang menonjol cuma buat bayar bunga utang & bansos Utang. ©Shutterstock

Merdeka.com - Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susanto mengkritik kinerja belanja dan kebijakan fiskal pemerintah selama kuartal 1/2018 ini. Menurutnya, realisasi belanja pemerintah yang paling tinggi adalah untuk pembayaran bunga utang.

"Di antara semua belanja yang pemerintah lakukan itu, kinerja yang menonjol hanya bayar bunga utang. Secara persentase realisasi belanja pemerintah bayar bunga utang selama kuartal 1/2018 sudah mencapai 28-an persen dari target setahun. Itu paling tinggi. Bukan bayar pokok (utang)-nya, (bayar) bunganya," ungkapnya dalam diskusi di Hong Kong Cafe, Jakarta, Selasa (24/4).

Selanjutnya, realisasi belanja untuk bansos menempati posisi kedua dengan realisasi 23,2 persen dari target seluruh tahun 2018. Namun kata dia, jika menilik pertumbuhan, maka pertumbuhan belanja untuk bansos sangat mencolok yakni mencapai 88 persen.

"Tumbuh 88 persen. Sangat mencolok. Tahun lalu (pertumbuhan) cuma 3 persen, 2016 (pertumbuhan) negatif 38 persen. (Pertumbuhan belanja untuk bansos). Hanya kalah dari realisasi bayar bunga utang," kata dia.

Tingginya pertumbuhan belanja untuk bansos ini dinilai tidak di jelek. Namun, menurut dia, fenomena ini tidak elok digemborkan menjelang tahun politik.

"Tapi nggak bagus kalau semata-mata untuk tujuan politik. Dilakukan sporadis karena mendekati tahun politik. Sambil jalan ketemu orang di jalan, dikasih," ujar dia.

"Karena bantuan sosial itu mesti terencana siapa yang dikasih, kenapa dikasih, dan kalau dikasih dia jadi seperti apa. Bukan sambil jalan-jalan kasih uang. Paket sembako, kuponnya dibagikan Presiden sambil jalan dibagi-bagi. Bukan seperti itu kita mengelola sebuah anggaran," tegasnya.

Selanjutnya, realisasi belanja non modal tercatat baru 13,3 persen dari target, tumbuh 6 persen. Sayangnya belanja modal justru melambat dengan realisasi sekitar 4,8 persen, pertumbuhannya pun minus 18 persen.

Sementara itu, realisasi penerimaan negara malah tumbuh melambat. Realisasi penerimaan pajak pada kuartal 1/2018 sebesar 16,19 persen atau tumbuh 11 persen. Namun lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu yang meskipun realisasi cuma 15,60 persen, tapi tumbuh 16 persen.

Demikian halnya dengan penerimaan negara dari non pajak. Realisasi penerimaan non pajak sebesar 25,81 persen atau tumbuh 24 persen, tapi pertumbuhan lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 34 persen meski realisasi penerimaan non pajak hanya 22,90 persen.

Meski demikian, dia mengakui ada perbaikan dalam belanja pemerintah pusat. Realisasi belanja pegawai sebesar 17,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 17,61 persen.

Realisasi belanja barang 10,38 persen, periode yang sama tahun lalu sebesar 10,71 persen. Belanja sosial 23,16 persen, periode yang sama tahun lalu 17,46 persen. Sementara realisasi belanja pemerintah pusat 16,08 persen, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, 14,98 persen.

Secara umum, share belanja pemerintah pusat pada kuartal 1/2018 antara lain untuk membayar bunga utang 29 persen, belanja pegawai 17 persen, belanja barang 15 persen, belanja untuk subsidi 11 persen, belanja modal 4 persen, belanja lain, 0 persen.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun

Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Per Agustus 2024 Tembus Rp1.368 Triliun
Belanja Pemerintah Per Agustus 2024 Tembus Rp1.368 Triliun

Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
Survei Indef: Netizen Sosial Media Anggap Kenaikan Utang Sebagai Beban Negara
Survei Indef: Netizen Sosial Media Anggap Kenaikan Utang Sebagai Beban Negara

Dalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasil Survei Indikator Politik, Masyarakat Puas Kinerja Presiden Jokowi karena Bansos
VIDEO: Hasil Survei Indikator Politik, Masyarakat Puas Kinerja Presiden Jokowi karena Bansos

Hasil survei menjelaskan 76,5 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Anggaran Pengentasan Stunting Rp8 Miliar Malah Digunakan untuk Perjalanan Dinas
Puan Maharani: Anggaran Pengentasan Stunting Rp8 Miliar Malah Digunakan untuk Perjalanan Dinas

Anggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.

Baca Selengkapnya
Bansos Jokowi Jelang Pilpres Dikritik, Erick Thohir: Apa yang Salah?
Bansos Jokowi Jelang Pilpres Dikritik, Erick Thohir: Apa yang Salah?

Erick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023

Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023
Jokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023

Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).

Baca Selengkapnya