Jokowi diminta cabut aturan impor cengkeh
Merdeka.com - Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 tahun 2015 tentang dibebaskannya impor cengkeh. Permendag tersebut dinilai merampas suka cita petani cengkeh yang tengah menikmati tingginya harga cengkeh.
"Harga cengkeh saat ini Rp 125.000 per kilogram (kg). Sempat menyentuh level Rp 50.000 per kg, harapannya agar tetap pada harga Rp 125.000 per kilogramnya itu jangan sampai terulang ke harga Rp 50.000. Olehnya diminta agar Presiden segera mencabut Permendag soal dibebaskannya impor cengkeh sehingga harga cengkeh bisa bertahan," ujar Ketua Dewan Nasional APCI Dahlan Said di sela-sela kegiatan Rakernas Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) ke VII di Hotel Losari Beach, Makassar, Senin, (30/11).
Desakan ini ditandai dengan surat yang ditujukan kepada orang nomor satu di Indonesia itu. Menurut dia, Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 7 tahun 2002 tentang ketentuan impor cengkeh yang memuat pelarangan impor cengkeh itu masih relevan dan kondusif sesuai kondisi suplai dan demand cengkeh secara nasional serta terbentuknya harga jual di tingkat petani yang wajar.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
-
Bagaimana Kementan mendorong ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Bagaimana cara Mentan reformasi pertanian? Mentan mengatakan, Vietnam dan Indonesia adalah dua negara besar yang sama-sama memiliki potensi pertanian luar biasa. Khusus di Indonesia, Mentan menyampaikan bahwa pemerintah terus mereformasi pertanian tradisional ke pertanian modern yang lebih efisien serta mampu menekan biaya hingga 50 persen. 'Teknologi dan mekanisasi yang presisi adalah poin yang juga kami sampaikan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman padi di lahan rawa,' katanya.
-
Kenapa ekspor pertanian penting bagi Kementan? “Pandemi tidak serta merta mematikan sektor pertanian, tapi membuat bertahan dan terus tumbuh. Patut kita sukuri karena selain penyediaan pangan dalam negeri beberapa komoditas juga dilakukan ekspor ke negara tetangga,“ katanya.
-
Kenapa Jokowi prihatin dengan dominasi impor teknologi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global. Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
Sejak 2002 lalu hingga tahun 2011 tidak ada impor cengkeh sesuai aturan yang dikeluarkan menteri perdagangan dan perindustrian saat itu yang melakukan pelarangan impor cengkeh. Sehingga, saat itu cengkeh produksi dalam negeri yang digunakan untuk produksi rokok, kosmetik dan lainnya
Namun di akhir 2011, impor cengkeh dibuka atas rekomendasi Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) karena saat itu terjadi anomali cuaca sehingga produksi cengkeh nyaris tidak ada.
"Saat itu cengkeh impor masuk sebanyak 15.000 ton. Kemudian setelahnya, tidak ada lagi impor cengkeh. Tapi kenapa tiba-tiba saat ini keluar lagi aturan baru yang membebaskan impor cengkeh yang diatur dalam Permendag Nomor 75 tahun 2015 itu," kata Dahlan Said.
Sementara itu, Ketua DPD APCI Sulsel Syahrir mengatakan, APCI akan terus memperjuangkan eksistensi Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional meskipun terpaan regulasi nasional belum berpihak pada sektor IHT.
Saat ini Sulsel masuk lima besar penghasil cengkeh nasional dengan total produksi 17.525 ton pada areal 49.296 hektar yang tersebar di 21 kabupaten. Terbesar dari Kabupaten Luwu yakni produksi mencapai 9.000 ton per hektar dari 15.000 hektar lahan yang ada. Jumlah petani yang hidup dari cengkeh ini sebanyak 67.224 Kepala Keluarga.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau nasional dan nasib petani.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.
Baca SelengkapnyaDewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaKenaikan cukai rokok yang tak terkendali juga dapat memunculkan berbagai rokok ilegal.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca SelengkapnyaHal ini karena aturan produk tembakau di RPP Kesehatan dinilai tak sejalan dengan UU yang menaungi bidang pertanian.
Baca SelengkapnyaPetani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya.
Baca SelengkapnyaKejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar beras Bulog bisa masuk lagi ke Pasar Induk Cipinang.
Baca Selengkapnya