Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi diminta cabut aturan impor cengkeh

Jokowi diminta cabut aturan impor cengkeh Presiden Jokowi. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 tahun 2015 tentang dibebaskannya impor cengkeh. Permendag tersebut dinilai merampas suka cita petani cengkeh yang tengah menikmati tingginya harga cengkeh.

"Harga cengkeh saat ini Rp 125.000 per kilogram (kg). Sempat menyentuh level Rp 50.000 per kg, harapannya agar tetap pada harga Rp 125.000 per kilogramnya itu jangan sampai terulang ke harga Rp 50.000. Olehnya diminta agar Presiden segera mencabut Permendag soal dibebaskannya impor cengkeh sehingga harga cengkeh bisa bertahan," ujar Ketua Dewan Nasional APCI Dahlan Said di sela-sela kegiatan Rakernas Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) ke VII di Hotel Losari Beach, Makassar, Senin, (30/11).

Desakan ini ditandai dengan surat yang ditujukan kepada orang nomor satu di Indonesia itu. Menurut dia, Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 7 tahun 2002 tentang ketentuan impor cengkeh yang memuat pelarangan impor cengkeh itu masih relevan dan kondusif sesuai kondisi suplai dan demand cengkeh secara nasional serta terbentuknya harga jual di tingkat petani yang wajar.

Orang lain juga bertanya?

Sejak 2002 lalu hingga tahun 2011 tidak ada impor cengkeh sesuai aturan yang dikeluarkan menteri perdagangan dan perindustrian saat itu yang melakukan pelarangan impor cengkeh. Sehingga, saat itu cengkeh produksi dalam negeri yang digunakan untuk produksi rokok, kosmetik dan lainnya

Namun di akhir 2011, impor cengkeh dibuka atas rekomendasi Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) karena saat itu terjadi anomali cuaca sehingga produksi cengkeh nyaris tidak ada.

"Saat itu cengkeh impor masuk sebanyak 15.000 ton. Kemudian setelahnya, tidak ada lagi impor cengkeh. Tapi kenapa tiba-tiba saat ini keluar lagi aturan baru yang membebaskan impor cengkeh yang diatur dalam Permendag Nomor 75 tahun 2015 itu," kata Dahlan Said.

Sementara itu, Ketua DPD APCI Sulsel Syahrir mengatakan, APCI akan terus memperjuangkan eksistensi Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional meskipun terpaan regulasi nasional belum berpihak pada sektor IHT.

Saat ini Sulsel masuk lima besar penghasil cengkeh nasional dengan total produksi 17.525 ton pada areal 49.296 hektar yang tersebar di 21 kabupaten. Terbesar dari Kabupaten Luwu yakni produksi mencapai 9.000 ton per hektar dari 15.000 hektar lahan yang ada. Jumlah petani yang hidup dari cengkeh ini sebanyak 67.224 Kepala Keluarga.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jerit Petani Tembakau Soal Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Jerit Petani Tembakau Soal Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Kebijakan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau nasional dan nasib petani.

Baca Selengkapnya
Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Sikap HKTI Beri Harapan pada Prabowo
Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Sikap HKTI Beri Harapan pada Prabowo

Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.

Baca Selengkapnya
Curhat Petani yang Khawatir Harga Tembakau Turun Gara-Gara Aturan Ini
Curhat Petani yang Khawatir Harga Tembakau Turun Gara-Gara Aturan Ini

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.

Baca Selengkapnya
RI Minta Belanda Bantu Jelaskan UU Anti-Deforestasi Sangat Merugikan
RI Minta Belanda Bantu Jelaskan UU Anti-Deforestasi Sangat Merugikan

Indonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Waktu 2 Pekan Mentan Rombak Aturan Impor Barang Rusak Harga Pasar
Jokowi Beri Waktu 2 Pekan Mentan Rombak Aturan Impor Barang Rusak Harga Pasar

Pemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Kenaikan Cukai Rokok: Kalau Terlalu Ekstrem Bikin Rugi Petani
Ganjar soal Kenaikan Cukai Rokok: Kalau Terlalu Ekstrem Bikin Rugi Petani

Kenaikan cukai rokok yang tak terkendali juga dapat memunculkan berbagai rokok ilegal.

Baca Selengkapnya
UU Deforestasi Uni Eropa Bakal Ganggu Kinerja Ekspor Komoditas RI
UU Deforestasi Uni Eropa Bakal Ganggu Kinerja Ekspor Komoditas RI

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini

Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.

Baca Selengkapnya
Petani Minta Kemenkes Kaji Ulang Aturan Tembakau di RPP Kesehatan, Kenapa?
Petani Minta Kemenkes Kaji Ulang Aturan Tembakau di RPP Kesehatan, Kenapa?

Hal ini karena aturan produk tembakau di RPP Kesehatan dinilai tak sejalan dengan UU yang menaungi bidang pertanian.

Baca Selengkapnya
Petani Meminta Agar Rancangan Peraturan Tentang Kemasan Rokok Tanpa Merek Dihentikan
Petani Meminta Agar Rancangan Peraturan Tentang Kemasan Rokok Tanpa Merek Dihentikan

Petani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Sudah 400 Tahun Kita Ekspor Bahan Mentah, Sejak Zaman VOC
Jokowi: Sudah 400 Tahun Kita Ekspor Bahan Mentah, Sejak Zaman VOC

Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Sempat Disetop, Beras Bulog Diminta Masuk Lagi ke Pasar Induk Cipinang
Sempat Disetop, Beras Bulog Diminta Masuk Lagi ke Pasar Induk Cipinang

Presiden Jokowi meminta agar beras Bulog bisa masuk lagi ke Pasar Induk Cipinang.

Baca Selengkapnya