Jokowi diminta percepat program satu harga BBM di seluruh Indonesia

Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR yang juga Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Eni Maulani Saragih, menilai kebijakan satu harga BBM di seluruh Indonesia yang dicanangkan pemerintah, belum terealisasi secara merata di seluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan usai menerima LPM dari berbagai provinsi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/1). Para pengurus LPM diantaranya Mujarni Baraq (Kalimantan Timur), Isak Rumbarar (Papua), Hamzah Burahe (Maluku Utara), Ferdi Suoth (Sulawesi Utara).

Mereka mengeluhkan ikhwal harga BBM yang belum seragam dengan di Pulau Jawa. Eni menyebutkan keluhan ini hanya sebagian kecil dari masyarakat di luar pulau Jawa.

"Karena itu saya minta Presiden Jokowi memperhatikan betul persoalan harga BBM ini. Jangan sampai disparitas harga BBM antar daerah terus terjadi," katanya.

Dia menegaskan, kebijakan satu harga BBM merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila sekaligus mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik.

Eni menyadari bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM. Meski demikian, pemerintah harus mencari solusinya. Salah satu solusi yakni dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina.

"Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Energi ini.

Eni berharap Pertamina sebagai operator mampu mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. Terlebih bila mengingat kemudahan-kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada Pertamina dalam menjalankan bisnisnya.

"Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkannya untuk mengemban tugas mewujudkan program harga satu BBM," ucapnya.

Eni meminta, Presiden Jokowi selalu memantau harga-harga BBM di daerah. Presiden, lanjut dia, jangan hanya percaya begitu saja atas laporan yang disampaikan Pertamina terkait harga BBM.

"Presiden Jokowi tolong cek kalau ada hal-hal seperti ini sehingga masyarakat mendapatkan harga yang sama. Jangan sampai Presiden mendapat info yang keliru," tegas Eni.

Dia meminta Pertamina untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut. "Negara telah mengeluarkan biaya untuk merealisasikan kebijakan Presiden. Jadi kebijakan harus terealisasi di lapangan," ujarnya.

Ketua LPM Kaltim Mujarni Barag menyampaikan bahwa harga BBM di di Kecamatan Longpahangai Kabupaten Mahakam Hulu bisa mencapai Rp 30.000-Rp 50.000 perliter.

"Kenapa kok harga BBM di daerah ini belum seragam padahal Presiden telah menyampaikan kebijakan harga BBM satu harga. Disparitas harga BBM ini sungguh memberatkan masyarakat di daerah," kata Mujarni.

Sementara, Ketua LPM Papua Isak menyampaikan harga BBM di Kampung Yabema, Distrik Elelim Kabupaten Yalimo bisa mencapai Rp 75.000. Ketua LPM Maluku Utara, Hamzah menjelaskan harga BBM di Desa Sakam, Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah, dan Desa Sopi Kabupaten Pulau Morotai bisa mencapai Rp 35.000.

Ketua LPM Sulawesi Utara, Ferdi, ikut mengutarakan bahwa harga BBM di Desa Bambung Kecamatan Geme Kabupaten Talaud bisa mencapai Rp 15.000 per liter.