Jokowi dipuji lebih baik dibanding SBY dalam hal pembebasan lahan

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya dalam usaha membuat semua wilayah di Indonesia dialiri listrik.

Fabby bahkan menyebut, kinerja pemerintahan Jokowi jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dia mencontohkan, dalam proses pembebasan lahan untuk mendukung proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt yang sudah mencapai 30 persen dalam kurun waktu satu tahun.

"Kalau yang sebelumnya, lima tahun masih saja ada kendala tapi ini satu tahun sudah ada sekitar 30 persen," kata Fabby dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/12).

Sebelumnya, proyek listrik 27.000 MW atau fast track program (FTP) I dan II di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mangkrak lantaran proses pembebasan lahan yang tak kunjung usai.

Menurut Fabby, pemerintah saat ini juga sudah mulai memangkas beberapa regulasi yang menghambat investasi, termasuk investasi yang mendukung proyek listrik 35.000 MW.

"Saya lihat dengan kebijakan deregulasi, hal yang tidak perlu diregulasi disingkirkan," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menyebut, pembebasan lahan untuk proyek listrik 35.000 megawatt yang diklaim sudah rampung 30 persen, perlu dilihat kembali.

Komaidi mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan progres pembangunan secara rinci dan transparan kepada masyarakat. Masyarakat perlu tahu apakah 30 persen lahan yang sudah berhasil dibebaskan tahun ini benar-benar sudah bisa digarap untuk mendukung proyek listrik 35.000 MW atau baru sekedar komitemen dari pemerintah daerah.

"30 persennya ini juga kita masih perlu lihat apakah ini benar-benar clear and clean atau memang baru sekedar komitmen dari pemerintah daerah. Kan kadang informasi yang disampaikan pemerintah ini berbeda dengan asumsi masyarakat," ujar Komaidi.

Komaidi menegaskan, proyek listrik 35.000 MW ini tidak bisa dilakukan hanya melalui otoritas pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mewujudkan mega proyek listrik tersebut.

Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dipererat. Terlebih lagi perlu pendekatan khusus apabila tanah yang diincar pemerintah untuk proyek listrik tersebut merupakan tanah adat.

"Koordinasi pusat daerah apalagi tamu wilayah dan tanah adat belum ada titik temu. Itu jadi kritik kritis sampai hari ini," imbuh Komaidi. (mdk/idr)