Jokowi disebut belum beri perubahan sektor pangan dan energi

Merdeka.com - Sektor pangan dan energi merupakan dua kebutuhan utama masyarakat yang harus dijaga oleh pemerintah. Kedua sektor ini juga saling berkaitan, jika harga energi mengalami kenaikan maka sektor pangan akan segera mengikuti.

"Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik maka harga pangan juga naik, namun bila harga minyak turun 60 persen maka berdampak pada harga pangan turun 2,8 persen serta meningkatkan indeks ketahanan pangan pada 79 dari 109 negara," ucap Dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Edi Santosa di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/2).

Kedua sektor ini menurut Edi bisa dijadikan indikator berhasil atau tidaknya seorang presiden memimpin negara. Untuk Presiden Jokowi sendiri dinilai berhasil dan masih harus melakukan perbaikan secara menyeluruh. Pemerintahan Jokowi harus melakukan pembaharuan atas kontribusi minyak dan gas (migas) sebagai penopang ekonomi dalam negeri.

"Kalau dilihat dari sisi penopang ekonomi kita seperti migas, Sumber Daya Alam, kelapa sawit masih menjadi faktor utama. Ekonomi kita memang banyak ditopang dari sektor komoditi, tetapi sektor informal yang minim perlindungan kerja dan kelangsungan industri kerja masih banyak yang harus dipertanyakan dalam sektor tersebut," jelasnya.

Untuk pangan sendiri, tambah Edi, kesejahteraan dan disparitas harga masih menjadi poin utama yang harus dibenahi Jokowi. Terlebih masih tergantungnya dalam negeri dengan importasi berbagai komoditi membuat tidak adanya perbaikan yang signifikan.

Kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini dinilai belum membawa perubahan signifikan dan masih sama seperti ekonomi sebelumnya.

"Kalau ditelusuri indeks pangan tidak naik maupun turun apalagi ketergantungan impor yang tinggi,akses masyarakat dalam negeri yang terbatas terhadap pangan serta riset development kita masih kecil terhadap pangan. Ketika ada pergerakan atau tekanan di tingkat global sangat mudah berdampak masuk ke tingkat nasional, tetapi ketika ada isu di dalam negeri sulit untuk mengangkat isu tersebut ke ranah internasional," tutupnya.