Jokowi: Gagasan Pemindahan Ibu Kota Sudah Ada Sejak Era Bung Karno

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan bahwa gagasan pemindahan ibu kota bukan pertama kali berasal dari dirinya.

"Ini sudah sejak Bung Karno (Presiden pertama RI) tahun 1960. Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya. Itu semua kita lihat lagi di titik mana yang paling baik itu perpindahan ibu kota itu," kata Jokowi dalam Pembukaan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah Tahun 2023, di Balikpapan, Kalimantan Timur dikutip dari Antara, Rabu (22/2).

Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu kota juga akan sejalan dengan pembangunan budaya kerja baru, pola pikir baru dan sistem yang baru.

"Di ibu kota ini karena sistemnya sejak awal kita yang bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan sehingga kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," kata Presiden Jokowi.



Pemerintah Indonesia sedang membangun IKN yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta. Pembangunan IKN dengan total biaya, yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun, diperkirakan rampung secara keseluruhan pada 2045.

Meski ibu kota pindah, Jokowi menegaskan bahwa Jakarta akan terus diperbaiki dan menjadi kota bisnis dan pariwisata, sedangkan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, menjadi kota pemerintahan.

"Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet. Tetapi Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara besar, sehingga wajar jika memiliki kota seperti Jakarta dan Nusantara. Hal itu sama halnya dengan Amerika Serikat yang memiliki kota New York dan Washington DC, ataupun Australia yang memiliki Melbourne dan Sydney.

Namun, ditegaskan Jokowi, alasan utama pembangunan IKN adalah pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan porsi hingga 58 persen, padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau.

"Terus yang 16.999 pulau itu diberi bagian berapa persen? Semuanya ada di Jawa. Sebanyak 58 persen, dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa, betapa sangat padatnya Pulau Jawa," katanya.

Pemerataan itu, kata Jokowi, untuk meninggalkan anggapan ekonomi Jawa sentris, dan berubah menjadi Indonesia sentris.