Jokowi Gambarkan Besarnya Anggaran Subsidi Energi: Bisa Bangun Ibu Kota

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, anggaran subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sangat besar. Saking besar uangnya bisa dipakai membangun satu ibu kota.

Anggaran subsidi energi pemerintah membengkak dari Rp 152,2 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Jumlah itu lebih besar dari anggaran pemerintah memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.

"Bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota satu karena angkanya sudah Rp 502 triliun. Ini semua yang kita harus ngerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini. Kalau kita tidak ngerti angka, kita tidak bisa merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini," ujar Presiden Jokowi dalam acara Rakernas PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6).

Presiden Jokowi menjelaskan, harga Pertalite yang saat ini dibanderol Rp 7.650 per liter dan Pertamax Rp 12.500 per liter adalah harga yang disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya begitu besar.

"Harga Pertalite kita masih Rp 7.650, Pertamax Rp 12.500, hati-hati ini bukan harga sebenarnya loh. Ini adalah harga yang kita subsidi dan subsidinya besar sekali," kata Presiden Jokowi.

Dia lalu membandingkan harga bahan bakar minyak (BBM) RI yang lebih murah ketimbang negara-negara lain. Misalnya di Singapura Rp 31.682 per liter, Thailand Rp 20.878 per liter, dan Jerman Rp 31.390 per liter.

"Coba kita tengok aja yang dekat aja Singapura harga bensin sudah 31 ribu. Di Jerman harga bensin juga sudah sama 31 ribu, di Thailand sudah 20 ribu. Kita masih Rp 7650," ucapnya.

Membongkar Rencana Pembatasan Pertalite dan Ambisi Jokowi Hapus Subsidi Energi

Kabar mengenai pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. Sontak masyarakat dibuat gusar atas wacana tersebut. Mengingat, Pertalite merupakan jenis BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, porsi konsumsi Pertalite hampir 80 persen diantara BBM jenis Bensin lainnya seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Premium hingga akhir 2021.

"Kondisi tersebut telah terjadi sejak tahun lalu. Saat ini, Pertalite telah menjadi BBM andalan bagi mayoritas masyarakat Indonesia," tulis Kementerian ESDM dikutip, Selasa (21/6).

Masyarakat khawatir pembatasan ini menjadi langkah awal untuk penghilangan. Mengingat penghapusan subsidi BBM menjadi janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye di 2014.

"Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," ujarnya di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta.

Presiden Jokowi menjelaskan kebijakan menghapus subsidi BBM, khususnya Premium, ini merupakan bentuk upaya pemerintah memperbaiki kesalahan masa lalu dengan mengalihkan subsidi BBM yang nilainya mencapai Rp 300 triliun per tahun.

Jokowi menyadari, pengalihan dana subsidi menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apalagi hasil pengalihan subsidi tidak bisa dilihat secara instan. Masyarakat bertanya tanya dan ingin tahu ke mana uang ratusan triliun Rupiah ini dialihkan.

"Kita membuat keputusan yang sulit, memang pahit, ini pahit di depan tapi memang tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama, rakyat juga jadi berpikir duitnya ke mana?," kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari situs resmi setkab di Jakarta.

Jokowi menyebut, kalau infrastruktur yang dibangun dengan anggaran pengalihan subsidi BBM sudah jadi, akan terbangun berbagai infrastruktur. Seperti rel kereta api, tol, pelabuhan, bandara, maka rakyat juga akan merasakan betapa perubahan itu akan kelihatan. "Nanti kalau barangnya nanti jadi, saya yakini kepercayaan kepada pemerintah akan jauh lebih dari hari ini. Saya yakini itu," tegas Jokowi.

Adapun, wacana pembatasan pembelian Pertalite kali ini lebih disebabkan oleh melonjaknya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) yang bertahan di atas USD 100 per barel imbas perang Rusia dan Ukraina. Padahal dalam asumsi APBN 2022 harga ICP dipatok USD 63 per barel.

Presiden Jokowi mengatakan, saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tengah menganggung beban berat akibat melonjaknya anggaran subsidi untuk sektor energi di tengah tekanan geopolitik global yang tak kunjung menemui titik terang.

"Tapi subsidi dari APBN ini gede sekali, masalahnya adalah tahan kita sampai kapan kalau perangnya (Rusia-Ukraina) tidak rampung rampung," ujarnya di Rakernas V Projo.

Presiden Jokowi pun membandingkan harga BBM jenis pertalite di Indonesia dengan sejumlah negara lain. Dia mengklaim harga di Indonesia paling murah. "Pertalite ini kita tahan betul, agar tidak naik dan harganya di angka 7.650," kata Jokowi.

Presiden Jokowi melanjutkan, harga BBM di Jerman sudah Rp31.000, Singapura Rp32.000, Thailand Rp20.800, dan Amerika kurang lebih Rp18.000. Sedangkan Indonesia masih Rp7.650. "Ini yang harus kita syukuri, kita masih tahan dengan harga pertalite masih Rp7.650," ucapnya.