Jokowi: Ganti menteri tak mampu capai target kemudahan berbisnis
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan ease of doing business (EODB) atau kemudahan berbisnis Indonesia berada di peringkat 40 dari 189 negara di Januari 2017 mendatang. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat 109, dan jauh tertinggal dari Singapura pada nomor 1, dan Malaysia nomor 18.
"Itu kan patokan. Target yang saya berikan kepada Kemenko Perekonomian dan seluruh menteri terkait berkaitan dengan daerah, kementerian perhubungan, ada yang berkaitan dengan kementerian perindustrian, semuanya berkaitan tidak hanya satu, dua, tiga menteri. Sehingga memulai usaha di Indonesia mudah, urus ini itu mudah," kata Jokowi di Hotel Raflles, Jakarta Selatan, Jumat (26/8).
Target ini, kata Presiden sudah disosialisasikan kepada jajaran menteri kabinet kerja. Bahkan, dalam rapat terbatas telah dibahas berkali-kali. "Sudah beberapa puluh kali rapat, terus yang kita harapkan angka yang kita targetkan," ujarnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Seperti apa kondisi rumah masa kecil Pak Jokowi? Rumah itu benar-benar terjaga keasliannya. Tak bisa dipungkiri beberapa bagian kayu sudah tampak keropos dan mengalami sedikit renovasi. Namun hal itu tak menghilangkan kesan klasik dari bangunan tersebut.
Meski demikian, Presiden mengaku masih mendapat keluhan dari sejumlah menteri atas target tersebut. Namun mantan Wali Kota Solo ini menegaskan tidak akan menerima berbagai alasan.
"Menteri-menteri bilang sulitlah, itu tugasnya menteri saya bilang. Stepnya seperti apa silakan dibicarakan, kalau 60 mungkin masih bisa. Saya bilang enggak bisa ditawar. Saya sampaikan kementerian mana yang menyulitkan langsung obrak-abrik," tegas dia.
Presiden juga mengancam akan mengganti menteri terkait jika tak bisa mencapai target yang ditentukannya.
"Perbaikan kecil enggak bisa, kalau enggak siap, ganti !. Yang sulit-sulit diganti. Kalau tidak seperti itu kita gini-gini saja. Tau-tau kita ditinggal Vietnam, Malaysia dan Singapura. Kita ini kerja pagi, siang, malam. Kita negara besar, kekayaan besar," tuntasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi merespons heboh kabar beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur
Baca SelengkapnyaDia mengancam bakal mencopot menteri yang kinerjanya buruk.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN merespons pernyataan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo soal pemimpin pengganti Presiden Jokowi harus melanjutkan
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaBudi tidak bisa menjamin jika pekan depan tak ada reshuffle.
Baca SelengkapnyaReshuffle kabinet saat ini masih hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi telah menerima surat pengunduran diri Pramono Anung dan Risma.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal rencana perombakan kabinet jelang purnatugas Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya