Jokowi: Impor Baja Jadi Sumber Utama Defisit Neraca Perdagangan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, impor baja yang dilakukan selama ini menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia. Data saat ini menunjukkan impor baja sudah masuk tiga besar dari total angka impor Indonesia.

"Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Apalagi baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Baja dan Besi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2).

Dalam rapat tersebut, dibahas juga mengenai ketersediaan bahan baku bagi industri baja dan besi. Sebagaimana diketahui bahwa industri baja besi merupakan salah satu industri strategi nasional yang diperlukan industri nasional untuk membangun infrastruktur.

"Oleh sebab itu utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu. Ini tidak dapat kita biarkan terus," imbuhnya.

Dia menegaskan, perlunya untuk mendorong industri baja dan besi makin kompetitif dan kapasitas produksi makin optimal. Sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaruan teknologi permesinan, terutama di BUMN industri baja terus dilakukan.

"Tapi saya kira juga itu tidak cukup. Laporan yang saya terima pengembangan industri baja dan besi terkendala bahan baku yang masih kurang," jelasnya.

Jamin Ketersediaan Bahan Baku

Untuk itu, ada tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi. Pertama, memperbaiki ekosistem penyediaan bahan baku baja dan besi, mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku, sampai komponen harga gas yang juga perlu dilihat secara detail.

Bahan baku dari hasil tambang nasional juga harus diperhatikan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, bukan hanya untuk mengurangi impor, tapi juga bisa membuka lapangan kerja. "Di samping itu saya juga minta dijajaki secara cermat beberapa regulasi yang mengatur mengenai importasi scrap, yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup," jelas Jokowi.

Langkah Kedua, segera merealisasikan harga gas untuk industri, yaitu sebesar USD 6 per MMBTU. "Saya kira ini sudah berkali-kali kita rapatkan dan saya mendapat informasi dari Menteri ESDM kemarin, bahwa ini akan segera diputuskan. Jadi saya minta Perpres Nomor 40/2016 yang mengatur harga gas untuk industri yaitu sebesar 6 dolar AS per MMBTU segera direalisasikan," tegasnya.

Ketiga, ada perhitungan dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri. Jokowi mengimbau agar kebijakan nontarif dimanfaatkan dengan baik.

Di samping itu penerapan SNI dengan sungguh-sungguh juga harus dilakukan sehingga industri baja dalam negeri dan konsumen dapat dilindungi. "Jangan justru pemberian SNI yang dilakukan secara serampangan sehingga tidak dapat membendung impor baja berkualitas rendah," tandasnya.