Jokowi ingin harga daging Rp 80.000, pedagang minta kartel dibasmi
Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran menilai pemerintah belum bisa menekan harga daging sapi hingga Rp 80.000 menjelang Ramadan ini. Sebab, masih ada peran kartel yang menyebabkan harga daging sapi kian meningkat.
"Sebenarnya saya lihat, banyak tangan-tangan yang melemahkan penentu kebijakan. Jadi bagaimana daging itu bisa Rp 80.000? Pak Jokowi itu mana ada yang mau jual harga seperti itu?," kata Ngadiran di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (4/6).
Dengan demikian, dia meminta agar pemerintah bersikap tegas dalam menertibkan kartel yang kerap memainkan harga, membatasi suplai, dan berkompetisi tak sehat sehingga menjadi akar susahnya penurunan harga daging sapi.
-
Bagaimana toko roti di Jakarta siasati kenaikan harga bahan baku? Toko roti di kawasan Rawa Belong, Palmerah, Kota Jakarta Barat mampu menyiasati kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan. Produk yang dijual toko itu memiliki ukuran dan harga yang tetap alias tidak terpengaruh dari kenaikan harga bahan baku.
-
Kenapa harga kambing kurban naik? Kenaikan ini terjadi seiring meningkatnya permintaan pasar.
-
Bagaimana Kemendag dorong pasar minyak goreng? Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan (Atdag) Kairo terus berupaya menggenjot potensi pasar pengemasan minyak goreng Indonesia di Timur Tengah dan Afrika.
-
Apa itu politik uang? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
-
Dimana harga bahan pangan naik? Tak hanya beras, harga sejumlah bahan pangan di Jakarta terpantau merangkak naik.
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
Menurutnya, pengusaha kartel ini masih sering bermain dengan politikus-politikus untuk memuluskan langkahnya. Padahal, lanjut Ngadiran, pedagang di pasar, baik penjual daging maupun sembako hanya mengambil untung setiap kilonya di kisaran sebesar Rp 5.000-Rp 8.000.
"Pedagang ambil untung tidak terlalu tinggi. Usul saya jangan main dengan kartel dan pemburu rente, dan titipan politikus, kalau salah langsung dicoret, blacklist," imbuhnya.
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo menginginkan agar harga daging sapi menjelang Ramadhan bisa ditekan hingga Rp 80.000 per kg. Salah satu langkah untuk mencapai itu adalah dengan melakukan impor sapi agar ketersediaan mencukupi sehingga harga bisa murah.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPanel Barus menyebut PDIP tengah memainkan taktik bambu
Baca SelengkapnyaPara petahana atau penjabat (Pj) kepala daerah kerap memamerkan penurunan inflasi di daerahnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, harga sejumlah bahan pokok di pasar tersebut masih dalam kondisi yang baik. Namun, diakuinya harga beras naik.
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaGibran telah menyerukan agar masyarakat untuk tidak lagi mengonsumsi daging anjing.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menerima dukungan dari Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (APMISO).
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull.
Baca SelengkapnyaPasokan beras medium maupun premium juga mulai langkah di pasar tradisional.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak.
Baca Selengkapnya