Follow
Jokowi janji bantu legalkan tambang emas rakyat
Merdeka.com - Wasekjen Bidang Organisasi Seknas Jokowi, Osmar Tanjung menuturkan, pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo bakal membantu melegalkan tambang emas rakyat di Indonesia.
Osmar menuturkan, Jokowi akan menggunakan dasar hukum UU Desa untuk melegalkan tambang rakyat. Melalui aturan ini, Jokowi akan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan.
"APRI (Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia) maunya menyelesaikan masalah soal izin. Saya bilang Seknas Jokowi mau bantu, daerah mana saja silakan. Kita dekati Bupati yang baik dan membuktikan izin ini persoalan kabupaten," ucap Osmar dalam diskusi di Jakarta, Kamis (11/9).
-
Mengapa tambang emas tersebut belum berizin? Berdasarkan investigasi terhadap Karipto selaku Kepala Dusun 2, Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, diketahui bahwa area itu belum berizin meski telah beroperasi sejak tahun 2014.
-
Siapa pemilik tambang ilegal? 'Tersangka sudah kami amankan setelah buron, dia adalah pemilik tambang batubara ilegal yang kami buru,' ungkap Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto, Senin (21/10).
-
Kenapa tambang batubara itu ilegal? Tersangka melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah hak guna usaha PT BSP dan izin usaha pertambangan (IUP) PT BA selama lima tahun terakhir, tepatnya mulai 2019.
-
Apa yang dilakukan pengelola tambang? “Kami berharap kepada pihak DR selaku DPO tolong kooperatif dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga terjadi peristiwa yang menyebabkan para korban tidak ditemukan hingga kini.“
-
Kenapa pertambangan minyak di Tamiang gagal? Alhasil, bisnis tersebut tidak berjalan baik karena Tamiang bukan wilayah yang cocok untuk pertambangan.
-
Kenapa Muhammadiyah belum putuskan soal tambang? Mu’ti mengatakan, Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.
Osmar mengakui selama ini masyarakat tambang tidak punya kesempatan untuk mengurus izin. Proses pengurusan izin sangat panjang dan berbelit-belit dan sehingga menyusahkan penambang kecil.
"Kepala pemerintah Bupati itu seharusnya melindungi rakyat. Intinya rakyat ini harus dilindungi. Kalau kata Pak Jokowi negara hadir," tegasnya.
Osmar berjanji, Seknas Jokowi akan membantu proyek tambang rakyat tersebut agar menjadi legal sehingga bisa memberi pemasukan untuk negara. Selama ini, praktik tambang emas masyarakat dianggap ilegal tapi justru kerap dihadapkan pada pungutan liar.
"Kalau ilegal sekarang dipalakin, lebih baik legal uangnya masukin negara mereka tidak keberatan masukin ke negara," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.
Baca Selengkapnya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan.
Baca Selengkapnya
Perusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.
Baca Selengkapnya
Pemberian izin kelola tambang sebagai bentuk retribusi agar jangan dikuasai kelompok-kelompok tertentu.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.
Baca Selengkapnya
Pasalnya, dengan kebijakan ini otomatis kegiatan ekspor hasil tambang akan dihentikan.
Baca Selengkapnya